Bupati Achmad Syafii Tolak Pemekaran

PAMEKASAN – Mewujudkan provinsi Madura perlu kerja ekstra dan sungguh-sungguh. Saat ini Madura masih terdiri dari empat kabupaten. Padahal, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk membentuk provinsi minimal terdiri dari lima kabupaten/kota.

Berbagai opsi muncul. Salah satunya melakukan judicial review terhadap UU 23/2014 ke  Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, juga  ada opsi melakukan pemekaran kabupaten  di Madura.  Dari empat kabupaten, memekarkan Pamekasan menjadi kabupaten dan kota sempat mencuat ke publik.

Dalam KUA-PPAS 2017 tercantum anggaran untuk mengkaji kemungkinan memecah Pamekasan menjadi dua pemerintahan. Pamekasan dipilih dimekarkan karena kabupaten ini  berpotensi menjadi ibu kota provinsi Madura. Namun, wacana yang berkembang di legislatif itu langsung ditolak Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Dia mengklaim sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD terkait wacana pemekaran Pamekasan. Pemkab dan DPRD sepakat menolak pemekaran. ”Kami berbicara atas nama institusi,  bahwa hasil forum kami dengan DPRD menolak dipecah,”  kata Syafii.

”Penolakan kami dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya Kabupaten Pamekasan paling kecil,” imbuhnya usai mengikuti sidang paripurna di kantor DPRD Pamekasan kemarin (21/9). Syafii meminta anggota DPRD tidak terbiasa jalan sendiri-sendiri. Kritik tersebut sebagai  respons atas sikap 25 anggota  dewan yang menandatangani  rekomendasi judicial review UU 23/2014.

Sebab sebelumnya, dalam pertemuan yang berlangsung di pringgitan dalam Pendapa Ronggosukowati, para pimpinan DPRD dan ketua fraksi sepakat menolak memberikan rekomendasi  judicial review. ”Mari membiasakan diri atas  nama institusi. Jangan ada institusinya ngomong begini,  perorangan ngomong lain,” tukasnya.

Penolakan bupati mendapat kritik dari anggota Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) Pamekasan Apik. Pria yang juga menjabat  Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan itu meminta bupati tidak langsung menyatakan menolak sebelum melakukan kajian  mendalam.

Menurut Apik, pemekaran bisa saja menguntungkan Pamekasan. ”Pimpinan dewan tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa ada rapat internal dewan. Menolak atau  menyetujui pemekaran harus diparipurnakan. Sebab sifatnya kolektif kolegial,” tegas  Apik. (radar)