Bubarkan Demo tanpa Pemberitahuan

PAMEKASAN – Puluhan warga niatnya ingin berunjuk rasa ke kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan. Tapi karena tanpa pemberitahuan, aksi yang dilakukan Aliansi Rakyat Antikorupsi (Arak) itu dibubarkan  paksa aparat kepolisian.

Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha melalui Kabag Ops Kompol Sarpan mengungkapkan, tindakan aparat membubarkan unjuk rasa sudah sesuai aturan. ”Silakan menyampaikan pendapat di muka umum, itu hak semua warga. Tapi jangan melupakan aturan,” katanya.

Aparat membubarkan unjuk rasa bukan berarti ingin menghalangi niat warga menyampaikan pendapat. Sesuai aturan, organisasi masyarakat yang mau berunjuk rasa harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Alasannya, kegiatan unjuk rasa berhubungan dengan orang banyak.

Misalnya akan mengganggu arus lalu lintas atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan anarkis. ”Tugas kami mengamankan. Untuk itu, sebelum berunjuk rasa, terlebih dahulu harus ada surat pemberitahuan,” tegas Sarpan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Arak Rijjal mengakui belum menyampaikan surat pemberitahuan unjuk rasa ke Polres Pamekasan. Dia berdalih, aspirasi yang ingin disampaikan kepada dinas PU cikatarung menyangkut kepentingan orang banyak.

”Ini mendesak, terpaksa kami turun jalan,” katanya. Kepala Dinas PU Cikatarung Pamekasan Muharram mengaku kaget tiba-tiba ada unjuk rasa. Kata dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau mau berunjuk rasa biasanya ada pemberitahuan.

”Ini kok tidak ada pemberitahuan. Misalnya tujuan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, silakan patuhi aturannya. Kami tidak akan menghilang. Kami siap menjawab aspirasi warga,” jelas Muharram. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • kepala dinas muharram