Berkedok Izin Keramaian, Oknum Polisi Peras Warga Pulau Gili Raja

Minta Rp 350 Ribu hingga Rp 400 Ribu

SUMENEP – Warga Pulau Gili Raja, Kecamatan/Pulau Gili Genting, Sumenep, yang hendak melangsungkan hajatan seperti resepsi pernikahan resah. Mereka diminta mengurus izin keramaian dan harus membayar Rp 350 ribu–Rp 400 ribu  kepada oknum polisi.

Selamatan pernikahan sebenarnya sudah sejak dulu menjadi tradisi warga Gili Raja.  Namun, kewajiban membayar mengurus pemberitahuan keramaian, baru beberapa bulan terakhir ini terjadi. Yakni sejak Aiptu Urnoto ditugaskan sebagai kepala pos  polisi di pulau yang terbagi atas  empat desa tersebut.

Informasi  yang dihimpun Jawa Pos Radar  Madura, Urnoto tidak meminta sendiri uang kepada tuan rumah yang menggelar hajatan. Dia menyuruh perangkat desa. Anehnya, nominal yang diminta tidak sama antara satu tuan rumah dengan tuan rumah lainnya.

Nilai uang yang diminta paling rendah Rp 350 ribu dan paling tinggi Rp 400 ribu. Bagi warga yang menggelar selamatan pernikahan, permintaan uang itu cukup besar. Sebab, sebelum Urnoto bertugas di Gili Raja, tidak ada permintaan uang untuk izin  keramaian seperti itu.

Warga biasanya cukup melapor kepada kepala desa, dan resepsi pernikahan terselenggara dengan aman meski tanpa dijaga polisi. Karena  itu, warga Gili Raja menganggap, permintaan uang berkedok izin keramaian sebagai bentuk pemerasan.

Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Hasanuddin menjelaskan, warga yang akan mengadakan hajatan besar memang harus memberitahu  polsek setempat. Namun, pemberitahuan keramaian tidak dipungut biaya, apalagi sampai  dipatok besaran nominalnya.

”Hanya memberitahu kalau  ada keramaian, sehingga polisi bisa hadir di tengah-tengah  masyarakat,” katanya. Tapi, sambung dia, tuan rumah yang menggelar hajatan biasanya  memberikan makan atau uang bensin kepada polisi. Menurut Hasanuddin, pemberian tuan rumah yang seperti  itu merupakan hal yang wajar.  Sebab, tuan rumah memberi secara sukarela tanpa diminta.

”Tuan rumah seikhlasnya memberi, dan polisi tidak memaksa,” ujar mantan Kapolsek Manding tersebut. Dia menegaskan, jika benar oknum polisi melakukan pemerasan seperti yang ditudingkan warga Gili Raja, secepatnya akan dilaporkan ke pimpinan  polres.

”Ini kan belum tentu  benar. Jadi akan dikroscek dulu seperti apa,” tukasnya.  Dihubungi terpisah, kepala  pos polisi di Pulau Gili Raja Aiptu Urnoto membantah melakukan pemerasan kepada  warga yang mengadakan resepsi pernikahan. Dia mengaku,  penarikan uang Rp 350 ribu–Rp 400 ribu untuk izin keramaian merupakan kesepakatan Forpimka Gili Genting dan  pemerintah desa.

Urnoto mengklaim hanya  menjalankan kesepakatan forpimka dan pemerintah desa tersebut. ”Jika terbukti kami melanggar, silakan laporkan ke  propam. Kami siap mempertanggungjawabkan. Uang izin keramaian itu sudah kesepakatan forpimka dan pemerintah  desa,” tantangnya. (radar)