Bendungan, Kunci Ketahan Pangan

Jokowi Minta Pembebasan Lahan Dibereskan

SAMPANG – Setelah sempat mangkrak selama 16 tahun gara-gara terkendala pembebasan lahan, akhirnya Bendungan Nipah di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Sampang, itu bisa bermanfaat bagi petani. Pengoperasian bendungan berkapasitas 6 juta meter kubik air itu diresmikan Presiden Republik  Indonesia (RI) Ir Joko Widodo kemarin (19/3).

Pejabat yang akrab disapa Jokowi, mendarat di Bendungan Nipah menggunakan helikopter pukul 13.30. Selain ditemani istri tercintanya, yakni Iriana Joko Widodo, Jokowi mengelilingi area bendungan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf, Kepala BBWSB Surabaya Moh. Amir Hamzah, dan Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib.

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku, salah satu fokus programnya adalah peningkatan produktivitas pangan nasional. Sebab, ke depan ada dua hal yang akan menjadi rebutan masyarakat dunia. Yakni, energi dan pangan. Untuk itu, potensi lahan pertanian di Indonesia harus ditingkatkan dan terus dikembangkan.

Hal itu agar terhindar dari krisis pangan di masa mendatang. Nah, pembangunan bendungan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pangan. Sebab, bendungan merupakan tempat menyimpan air yang paling efektif. Salah satu kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air.

”Bendungan Nipah ini akan mengairi lahan pertanian seluas 1.150 hektare,” katanya. Jokowi juga menegaskan, Bendungan Nipah harus bermanfaat terhadap lahan pertanian masyarakat sekitar. Dengan demikian, produktivitas pangan nasional bisa meningkat. Harapannya, ke  depan bangsa ini tidak perlu impor pangan lagi.

”Bendungan ini disiapkan untuk jangka panjang. Karena dengan ketersediaan air yang cukup, kita harus bisa produksi sendiri, tanam sendiri, dan makan sendiri, selebihnya baru diekspor,” harapnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyentil pertiswa berdarah pembangunan Bendungan Nipah.

Bendungan Nipah sudah disetujui pada 1973 silam. Lalu pembebasan lahan dimulai 1982. Tetapi, pada 1993 masyarakat tidak berkenan sehingga berhenti. Kemudian dibangun pada 2004 dan selesai pada 2008. Namun, karena terkendala pembebasan lahan, proses pengisian baru dimulai pada 10 Oktober 2015.

Menurut Jokowi, sejarah panjang pembangunan Bendungan Nipah harus menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bersama. Sehingga, pemerintah menjalin komunikasi dengan semua masyarakat. ”Ada pelajaran yang bisa diambil dari rentetan peristiwa itu. Yakni, harus melakukan pendekatan ke masyarakat. Jika program itu untuk kebaikan bersama, semua program pasti akan berjalan lancar,” tambahnya.

Pihaknya mengakui rencana dan pembangunan Bendungan Nipah sudah lama, yaitu sejak 1973. Pihaknya segera meresmikan Bendungan Nipah  karena khawatir seperti kasus Jati Gede yang sampai 55 tahun tidak terselesaikan. ”Rencana bendungan ini panjang sekali dan sudah menelan korban pada 1993,” ujarnya.

Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimuljono menambahkan, peresmian bendungan untuk memaksimalkan pemanfaatan air pada lahan pertanian. Pihaknya mengapresiasi dukungan masyarakat dan para kiai. ”Kami berharap peresmian bendungan ini membawa berkah,” harapnya.

Kepala BBWSB Surabaya Moh. Amir Hamzah mengaku, diminta presiden untuk berkoordinasi dengan Pemkab Sampang, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuannya, mengevaluasi pembebasan lahan yang diklaim warga belum tuntas.

”Saat berkeliling, Pak Jokowi meminta kami untuk segera mengevaluasi pembebasan lahan yang belum kelar,” katanya. Permintaan itu muncul setelah ada laporan warga terdampak melalui Pemkab Sampang bahwa masih ada sekitar 40 hektare lebih lahan yang belum dibebaskan.

”Informasinya, lebih dari 40 hektare. Kepastiannya, biar nanti kami minta pengajuan secara resmi kepada posko kami (BBWSB Surabaya, Red),” pintanya. Karena itu, Amir berjanji akan segera menindaklanjuti perintah presiden itu. Dia akan meminta warga sekitar bendungan yang mengaku belum menerima uang pembebasan lahan, untuk membawa bukti-bukti kepemilikan tanah dan rekomendasi dari pemkab.

”Buat surat pernyataan, nanti kami tindak lanjuti,” tandasnya. Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib menegaskan masyarakat dan para kiai sudah mendukung pengembangan Bendungan Nipah. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan, ke depan program pengembangan bisa berjalan lancar.

”Dulu, mungkin ada sebagian masyarakat yang belum menerima. Namun, dengan kekompakan seperti ini kan sudah terlihat bahwa masyarakat sudah menerima,” tegasnya. Fannan berharap, setelah bendungan diresmikan, pembangunan jaringan irigasi ke lahan warga segera dibangun.

Dengan begitu, potensi pertanian warga bisa dikembangkan dan mendukung peningkatan produktivitas pangan nasional. ”Harapan saya, semoga tidak ada masalah lagi. Sebab, yang selesai kan bendungan, irigasinya belum,” harapnya. (radar)