Banyak Anggota Dewan Main Proyek

Sembilan Nama Tercatat di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

BANGKALAN – Fungsi DPRD sebenarnya sudah jelas. Yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, masih saja ada oknum anggota DPRD Bangkalan yang berperan layaknya pemerintah atau eksekutif. Misalnya, anggota dewan ikut  bermain mengerjakan proyek yang  mestinya dilaksanakan satuan kerja perangkat dearah (SKPD).

Data di Dinas PU Bina Marga  dan Pengairan Bangkalan mengindikasikan, banyak anggota  dewan yang memperoleh  proyek perbaikan jalan. Tidak tanggung-tanggung, satu oknum anggota DPRD bisa  mendapat proyek dengan nilai  total Rp 1 miliar.

Hanya saja dalam praktiknya, proyek perbaikan jalan dipecah   menjadi beberapa paket. Tiap  paket, pagu anggarannya antara Rp 100 juta–Rp 120 juta. Hal itu sengaja dilakukan agar  proyek bisa dilakukan dengan penunjukan langsung atau tanpa proses lelang.

Tiap oknum anggota DPRD Bangkalan bisa mendapatkan tiga paket proyek penunjukan langsung. Berdasarkan lis di  Dinas PU Bina Marga dan Pengairan  Bangkalan, sedikitnya ada sembilan nama anggota dewan yang mendapat jatah  proyek perbaikan jalan.

Yakni, IR (inisial), MS, AR, FR, NH, AK,  SL, HI, dan MI.  Proyek dalam bentuk peningkatan  jalan itu tersebar di sebelas kecamatan. Yaitu, Kecamatan Socah, Kamal, Tanah Merah,  Kwanyar, Konang, Galis, Tanjungbumi, Kokop, Klampis, Burneh, dan Arosbaya.

Kabid Peningkatan Jalan dan  Jembatan Dinas PU Bina Marga  dan Pengairan Bangkalan Roniyun  Hamid tidak menampik keterlibatan anggota dewan dalam pelaksanaan proyek. Terutama, proyek-proyek penunjukan  langsung. ”Ada beberapa,”  katanya.

Proyek penunjukan langsung, yaitu yang nilai anggarannya   tidak sampai Rp 200 juta. Tahun  ini, sebut Roniyun, memang banyak proyek penunjukan langsung  di Dinas PU Bina Marga dan  Pengairan Bangkalan dikerjakan dewan. ”Saya tak bisa memungkiri itu,” ungkapnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan Rokib tidak berani mengeluarkan  statemen terkait keterlibatanoknum anggota dewan dalam pengerjaan proyek. Dia hanya menyatakan, anggota dewan  tidak dibenarkan terlibat dalam  pelaksanaan proyek. ”No comment. Tapi, jelas itu tidak  boleh,” katanya.

Rokib kebingungan ketika  disebutkan nama-nama anggota  DPRD Bangkalan yang  terlibat di sejumlah proyek. ”Itu bukan ranah kami. Kami  butuh waktu untuk klarifikasi (nama-nama anggota dewan)  itu,” tukasnya.  Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii menegaskan, anggota dewan  tidak boleh mengerjakan, apalagi mengatur proyek. Sebab  fungsi dewan adalah mengawasi  pelaksanaan proyek.

”Dewan  itu tidak boleh cawe-cawe ke proyek,” ujarnya. Jika ada anggota dewan yang terlibat dalam pekerjaan proyek di SKPD, itu akan memancing ketidakseriusan pengawasan. ”Kalau legislatif  terlibat proyek, siapa yang akan  mengawasi,” sergahnya.  

Menurut Ra Mondir, sapaan akrabnya, jika ada anggota dewan  yang memiliki latar belakang  kontraktor, harus ditinggalkan dulu. ”Apa pun alasannya, dewan tidak boleh melaksanakan  proyek. Jika itu terjadi, akan memperburuk citra dewan,” tegas dia. (radar)