Asosiasi Kades Akui Pemerataan Raskin

SUMENEP – Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin  (raskin) 2016 di Sumenep bisa terkendala. Soalnya, Asosiasi  Kepala Desa (ADK) mengancam tidak akan menebus raskin, jika  pemerataan bantuan itu jadi  masalah hukum.

Menurut Ketua AKD Sumenep, Imam Idhafi, para Kepala Desa (Kades) melakukan pemerataan karena terpaksa. Sebab, Daftar penerima manfaat (DPM) raskin, tidak valid dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kades Parsanga, Kecamatan Kota, ini menjelaskan, pemerataan bertujuan untuk menghindari kecemburuan  sosial antarmasyarakat. Seluruh warga miskin yang berhak dan layak mendapat bantuan beras 15 kilogram per bulan, itu ingin kebagian semua. Kebijakan itu, juga sudah dibahas dengan para tokoh masyarakan sehingga jadi kesepakatan  bersama.  

”Jadi kebijakan ini bukan murni keinginan Kades,”katanya kemarin (9/4). Fakta di lapangan, kata dia,   niat baik pemangku kebijakan tingkat desa itu dinilai miring. Ada pihak yang menganggap kebijakan itu  sebagai bentuk tindakan melanggar hukum. Sehingga, dilaporkan ke penegak hukum  dengan dugaan penyelewengan  proses pendistribusian. Akibatnya, para Kades harus berurusan dengan aparat.

”Kami minta ada toleransi.  Apalagi, tidak ada kerugian  rupiah dari pemerataan itu.  Kalau berasnya dijual, saya  atas nama Kades sepakat jika diselesaikan di jalur hukum,” paparnya. Oleh karena itu, Dhafi meminta pemangku kebijakan  di Sumenep menyepakati tindakan Kades itu tidak  dianggap   sebuah penyimpangan.

Sebab, hal itu dilakukan demi kebaikan masyarakat banyak. Terutama warga miskin yang betul-betul berhak   menerima bantuan.  Dia menegaskan, jika tidak  ada kesepakatan, Kades tidak  akan menebusnya. Sebab,  mereka menganggap ada   ketidakpercayaan terhadap Kades mengelola raksin.

”Coba saya ingin tahu, LSM mana yang mau mendistribusikan raskin? Agar mereka tahu betapa sulitnya mendistribusikan raskin,” tambahnya. Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep  Moh. Hanafi mengatakan,  pendistribusian raskin pada 2016 bisa direalisasikan.

Beberapa waktu lalu pemkab  mengumpulkan camat untuk menyosialisasikan bantuan itu. Kemudian, camat diminta menyosialisasikan kepada Kades untuk melakukan penebusan secara rutin.  Dengan demikian, penebusan  bantuan tidak menumpuk    di akhir tahun seperti    sebelumnya.

”Tiap bulan akan kami monitor ketersediaan  beras,” katanya.  Terkait ancaman Kades  untuk memboikot penyerapan raskin, Hanafi enggan  berkomentar banyak. Dia  berlasan pemkab hanya  mediator antara desa dengan Bulog. ”Kami hanya memfasilitasi. Pendistribusian juga bukan wewenang kami,” sergahnya.

Beberapa waktu lalu LSM Lidik Hukum dan HAM melaporkan  seluruh Kades se-  Sumenep terkait dugaan penyelewengan raskin ke kejaksaan.  Akibat laporan itu,    puluhan Kades mendatangi   rumah A. Effendy selaku koordinator LSM tersebut. Kedata  gan Kades itu berbuntut panjang hingga ke  ranah hukum.

Pepen-sapaan A. Effendy–melaporkan AKD atas dugaan ancaman pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara  AKD melaporkan Nur Frida, ibu kandung Pepen, dengan dugaan kekerasan sehingga membuat seorang Kades terluka. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • apa kasus kepala desa parsanga sumenep
  • kades parsanga