Anggota DPRD Sumenep Dapat Tunjangan Rumah Rp 277 Juta

Anggota Dewan Malas Tinggal di Kota

SUMENEP – Pemkab Sumenep tiap bulan mengalokasikan dana tunjangan perumahan bagi anggota DPRD setempat. Nilainya cukup fantastis. Yakni, ratusan juta rupiah per bulan. Hanya, tunjangan itu tidak dimanfaatkan menyewa rumah di  wilayah kota oleh anggota dewan.

Wakil rakyat lebih memilih pulang ke rumah masing-masing. Data di Sekretariat DPRD Sumenep menunjukkan, total dana tunjangan perumahan anggota  dewan Rp 277 juta tiap bulan. Perinciannya, Rp 253 juta untuk  46 anggota, Rp 18 juta untuk tiga  wakil ketua, dan Rp 6,5 juta untuk  ketua DPRD.

Dana itu dicairkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji. Kenyataan tersebut disayangkan Aktivis Sumenep Corruption  Watch (SCW) Junaidi. Tunjangan  perumahan dimaksudkan mempermudah kinerja anggota dewan.  Terutama, wakil rakyat dari pelosok  desa atau kepulauan.

”Saya  sangat kecewa karena tunjangan  perumahan diambil uangnya  saja,” katanya kemarin (14/3).  Wakil rakyat yang memilih tinggal di daerah berdampak pada keaktifan  anggota dewan masuk kantor. Banyak anggota DPRD yang memiliki  rumah jauh dari kota.

Kondisi itu jelas merugikan rakyat. Tidak sedikit warga yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, mereka pulang dengan tangan hampa. Sebab, tidak ada yang menemui. Junaidi mencontohkan saat aktivis Lembaga Kajian Kritis   (LKK) Sumenep ingin beraudiensi dengan panitia khusus  (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda). Mereka tidak  ditemui. Padahal, surat pemberitahuan disampaikan beberapa hari sebelumnya.

”Kalau  seperti ini, buat apa kantor DPRD besar,” ujarnya. Mengingat kenyataannya seperti itu, Junaidi mengusulkan,  tunjangan perumahan bagi anggota dewan dikaji ulang. Jika tidak mau tinggal di kota, wakil rakyat sebaiknya  tidak perlu diberi uang tunjangan perumahan. Dana itu sebaiknya digunakan untuk program yang lebih berguna bagi masyarakat.

”Atau minimal nominal tunjangan  perumahan dikurangi.  Jangan sampai jutaan rupiah  per bulan seperti yang berlangsung salama ini,” tegasnya. Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki tidak mempersoalkan anggota dewan memilih tetap tinggal di rumah pribadinya.  Yang penting, mereka melaksanakan kewajiban. Setiap ada kegiatan di kantor  DPRD, mereka bisa datang tepat waktu.

”Dalam aturannya seperti itu. Jadi, tidak ada masalah,” terangnya. Mulki menegaskan, tunjangan perumahan merupakan hak wakil rakyat. Tunjangan itu diberikan karena pemerintah belum bisa menyediakan perumahan  bagi wakil rakyat. Tunjangan  perumahan bertujuan  memperlancar kinerja anggota  dewan.

”Terutama, anggota dewan yang ada di daerah perdesaan,” ujar Mulki. Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi menyatakan   hal sama. Politikus asal kepulauan itu mengatakan, anggota DPRD tidak mesti tinggal di kota. ”Saya rasa tidak ada  masalah,” ucapnya.

Dia menilai, anggota dewan layak mendapat tunjangan perumahan. Sebab, pemkab belum bisa menyediakan perumahan bagi wakil rakyat. Jika pemerintah menyediakan fasilitas perumahan, pemkab tidak perlu lagi mengalokasikan dana tunjangan  perumahan. (radar)