Aneh, Satu Tanah Dua Sertifikat

Sama-Sama Diterbitkan BPN

SAMPANG – Kasus sebidang tanah  yang memiliki dua sertifikat terjadi di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang. Dua sertifikat tanah  yang berlokasi di sekitar pantai toroan  itu atas nama H Hasbun Nasor, 45, warga  Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang  dan H Naji warga Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang.

Pengukuran-tanah-di-Desa-Ketapang-Timur,-Kecamatan-Ketapang,-oleh-petugas-BPN-Sampang-gagal-lantaran-ada-dua-sertifikat-kemarin.

Kasus tanah bersertifikat ganda itu terungkap ketika petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang datang ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut kemarin (2/12). Pengukuran itu dilakukan sesuai permohonan perubahan nama sertifikat dari  ahli waris H Hasbun Nasor, yakni Nur Hidayatul Fatmi kepada BPN.

Nah, ketika hendak diukur, H Naji, 47, menolak. Pria yang sudah mendirikan rumah makan di tanah tersebut  mengaku sebagai pemilik sah tanah itu. Pengakuannya dikuatkan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah atas  nama dirinya.

Sedangkan H Hasbun Nasor juga ngotot menyatakan bahwa tanah itu miliknya. Itu juga dibuktikan  dengan ditunjukkannya sertifikat atas nama dirinya. Karena keduanya sama-sama memiliki bukti kuat berupa sertifikat tanah dari   BPN Sampang, petugas  ukur akhirnya membatalkan pengukuran tanah tersebut.

Nur Hidayatul Fatmi selaku pemohon mengaku, ayahnya  membeli tanah tersebut ke H Fadwi, mantan kepala Desa Ketapang Timur. Dia mengajukan permohonan mengubah nama sertifikat tanah ke BPN dari ayahnya menjadi atas nama  dirinya.

”Ternyata, ada sertifikat lain dan atas nama orang lain.  Ini kan aneh,” katanya kemarin  (2/12).  Sementara H Naji juga mengaku membeli tanah itu milik H Fadwi kepada Harun. Pengakuannya, sebelum dibeli dirinya, H Fadwi menjual tanah  itu kepada Musa.

Kemudian  dijual lagi oleh Musa kepada Harun. Dan Harun menjual lagi  kepada dirinya. ”Bukti sertifikat ini bukan main-main. BPN yang mengeluarkan,” kata H Naji  sambil memegang fotokopi sertifikat tanah miliknya.

Kepala Desa Ketapang Timur Mattaryo mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, dia hanya sebagai fasilitator dalam masalah tersebut. Pihaknya  juga mengaku bingung dengan  kejadian itu. Apalagi, transaksi jual-beli  tanah  tersebut dilakukan sebelum  dirinya menjadi kepala  desa.

Untuk itu, Mattaryo memasrahkan masalah tersebut ke BPN Sampang. ”Agar  tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kami serahkan  kepada pihak yang berwenang,”  katanya.  Petugas Ukur BPN Sampang  Yusuf dan Sholahul Marom  berjanji akan berkoordinasi  dengan  Forum Komunikasi  Pimpinan  Kecamatan (Forkopimca)  Ketapang.

Terkait adanya dua sertifikat tanah tersebut, keduanya mengaku  tidak tahu. ”Urusan itu biar pimpinan kami yang menjelaskan,”  katanya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • gambar desa ketapang madura