Ancam Langsung Dipecat

Oknum BPN yang Terbukti Terlibat Pungli Prona

BANGKALAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan mengamati dugaan pungutan liar (pungli) sertifikasi tanah masal proyek operasi nasional agraria (prona). Namun, kejari memilih menunggu dugaan pungli itu dilaporkan dengan jelas.

Ancam-Langsung-Dipecat

Masyarakat diminta berani melaporkan oknum yang diduga melakukan pungli prona. Kasidatun Kejari Bangkalan Noordien Kusumanegara menyatakan, pihaknya telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan badan pertanahan nasional (BPN).

Tapi, datum akan bekerja sama dengan seksi intelijen dan seksi pidana khusus (pidsus) untuk memproses dugaan pungli prona. ”Sebelum ada MoU, sudah kami tegaskan di awal kepada BPN. MoU ini bukan sematamata untuk melindungi,” kata Noordien di ruang kerjanya  kemarin (2/3).

Pihaknya hanya melakukan pendampingan hukum kepada  BPN. Fungsi pendampingan  tersebut hanya mengarahkan. Misalnya, sertifikasi tanah dalam program prona  harus sesuai dengan aturan dan  tidak disalahgunakan. ”Kami  melakukan pencegahan agar jangan sampai melenceng dari  aturan,” jelasnya.

Sesuatu yang belum pasti  tidak perlu diumbar. Noordien  berpendapat demikian agar  dugaan pungli prona tidak  membias dan diamini begitu saja. Dia meminta warga atau  siapa pun melaporkan secara  tertulis dan menyebutkan oknum yang diduga melakukan  pungli prona.

”Begini saja, siapa orang yang  bermain laporkan ke sini (kejari, Red). Lagi pula, tidak semua  item prona digratiskan,” tandasnya. Noordien menjelaskan, harus ada musyawarah antara kepala  desa (Kades) dengan warga  calon penerima prona mengenai   batas biaya yang dibebankan.

Misalnya, Rp 300 ribu. Dana itu untuk biaya materai  dan pengukuran tanah. Jika disepakati, aturan tersebut  harus ditaati. ”Yang salah,  ketika beban biaya di-mark up. Kalau hasil musyawarah calon penerima harus membayar Rp 300 ribu, ya jangan diminta Rp 2 juta.

Ini sudah tindakan korupsi,” tegasnya.  Secara terpisah, Kepala BPN  Bangkalan Winarto menyatakan, sejak awal, pihaknya menegaskan kepada karyawan BPN agar tidak  meminta pungutan  ataupun  menerima suap dari masyarakat. Dia berjanji, seandainya ada oknum  BPN yang ”bermain” akan  langsung dipecat.

”Saya sudah bilang berkalikali, kalau memang oknum  BPN bermain-main, sanksinya  langsung pecat. Saya minta masyarakat mengawasi prona.  Kalau ada yang tidak beres,  laporkan,” ujarnya.  Calon penerima prona yang menyuap BPN juga bakal dilaporkan agar berimbang.

Dia  berjanji akan memanggil kembali Kades guna mempertanyakan indikasi pungli. Sebab,  sudah ada kesepakatan bahwa  biaya yang dikeluarkan warga tidak lebih dari Rp 500 ribu. Biaya yang dibebankan kepada   masyarakat itu digunakan untuk materai yang jumlahnya   13–22 lembar.

”Kades akan saya panggil. Kalau ada kesepakatan, tidak mungkin masyarakat  berteriak. Tapi, masyarakat yang cemburu bisa jadi juga  ada,” katanya. Dia berkomitmen, jika terbukti  ada pungli, baik oleh  oknum BPN, oknum Kades,  maupun masyarakat, bakal  ditindak tegas.

Winarto akan berkoordinasi dengan kejari dan menyerahkan oknum yang  terbukti melakukan pungli. ”Kalau rekomendasi kejari menyatakan ada pelanggaran, akan kami tindak dan kami serahkan. Saya tidak main-main. Ini malah menguntungkan kami jika terbukti ada pungli   dan dilaporkan,” terangnya.

Sebelumnya, ada aroma tidak sedap dalam realisasi pronadi Bangkalan. Oknum aparatdesa diduga melakukan pungli kepada warga yang mengurus   proses sertifikasi tanah dalam  program tersebut. Besaran dugaan pungli bervariasi.  Mulai Rp 750 ribu–Rp 1,25 juta per sertifikat tanah.

Lagi- lagi, masyarakat bawah yang menjadi korban dan dirugikan  ulah oknum aparat desa. Pungli dialami dua warga Kecamatan Modung, yakni    Syaifullah dan Saib. Mereka   dimintai Rp 750 ribu–Rp 1,25  juta untuk memperoleh sertifikat tanah.

Padahal, dalam  prona, masyarakat mendapat  pelayanan sertifikasi tanah secara   gratis.  Camat Modung Lanang Bara   Muslim mengaku tidak tahu realisasi prona di wilayah kerjanya. Sebab, selama ini,   pihaknya belum mendapat pemberitahuan atau konfirmasi dari kantor BPN Bangkalan.

Kepala Desa Sowaan, Kecamatan   Modung, Abu Arif menuturkan, pihak BPN sudah  menggratiskan pengukuran   dan sertifikat tanah. Sementara   biaya meterai, fotokopi KK, KTP, dan persyaratan lainnya ditanggung warga. Pihaknya  menegaskan, tidak ada pungli prona di desanya.

Abu Arif mengaku sudah menginstruksikan   aparatnya agar tidak  meminta uang apa pun   kepada warga yang mengurus   prona. Tetapi, masyarakat dengan kesadarannya sendiri mengumpulkan uang Rp 750 ribu. Pihaknya menegaskan, uang tersebut tidak masuk ke kantong  pribadinya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • carok kepala desa di gunung gigir
  • https://www maduraterkini com/tag/kepala-desa-sowaan-kecamatan-modung-abu-arif
  • Kades pangpajung
  • pilkades desa pangpajung kecamatan modong