Tuding Wabup Lecehkan Institusi DPRD

Pansus I Tunda Pembahasan Dua Raperda

KOTA – Pernyataan Wakil Bupati Achmad Fauzi yang menyebut dewan ”sakti” membuat legislator berang. Pernyataan itu dinilai melecehkan institusi DPRD. Statemen itu juga dinilai membuat hubungan eksekutif legislatif tidak harmonis.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep Akis Jazuli mengatakan, pernyataan Fauzi itu jelas menyulut amarah anggota dewan. Apalagi, pernyataan itu bukan dikhususkan untuk perorangan, tapi secara institusi.
Padahal, kata dia, apa pun yang dilakukan dewan pasti memiliki dasar dan mekanisme.

Dengan demikian, dinilai tidak layak jika seorang Wabup mengatakan bahwa anggota dewan kerap melampaui kewenangan. Bahkan, kader PDI Perjuangan itu juga menuding wakil rakyat sakti. ”Ini (DPRD), bukan lembaga paranormal, kok dibilang sakti,” terang politikus Partai Nasdem itu kemarin (14/3).

Akis mengatakan, DPRD merupakan lembaga yang memiliki legitimasi hukum. Karena itu, apa pun yang dilakukan pasti melalui mekanisme. ”Sekali lagi, DPRD adalah lembaga yang memiliki legitimasi yang jelas,” katanya, menegaskan.

Protes dan kekecewaan juga dilancarkan Sekretaris Fraksi PAN Hosaini Adzim. Dia meminta Wabup menarik ucapannya. Fauzi juga diminta meminta maaf secara terbuka melalui media. Ketua Pansus I DPRD Sumenep itu menunda pembahasan raperda BUMDes dan CSR.

Penundaan itu dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Pansus I baru akan kembali membahas raperda jika Wabup memenuhi tuntutannya. Yakni, mencabut pernyataan bahwa DPRD ”sakti” dan meminta maaf. ”Terpaksa kami skors,” katanya.

Menurut dia, seharusnya Wabup tidak mengeluarkan pernyataan kontroversional. Sebab, pernyataan semacam itu justru membuat hubungan tidak harmonis. Demi kelancaran pemerintahan ke depan, dia meminta agar tuntutannya dipenuhi.

”Kalau omongan PKL mungkin tidak terlalu kami hiraukan. Ini pernyataan M2 (sebutan untuk Wabup, Red),” ucapnya. Wabup Achmad Fauzi membantah pernyataan yang dia ucapkan sebelumnya dikatakan melecehkan dewan. Dengan pernyataan itu dia mencoba mengajak eksekutiflegislatif lebih harmonis dan bekerja bersama membangun Sumenep lebih baik.

”Jika memang pernyataan saya membuat mereka (dewan)  tersinggung, tidak menjadi masalah,” ujarnya. Dia tidak mempermasalahkan tuntutan dewan yang meminta agar dirinya meminta maaf. Yang terpenting, kata dia, ke depan kerja sama eksekutiflegislatif harus lebih kompak. Sebab, selama ini antarlembaga itu kerap saling menyalahkan.

”Kalau kira-kira itu (minta  maaf) membuat baik semuanya, saya minta maaf. Yang penting, cita-cita bersama harus berjalan,” tandasnya. Sebelumnya, dia menuding dewan kerap melampaui kewenangan sebagai anggota legislatif. Menurut dia, wakil rakyat di gedung dewan sering menghapus program dan raperda usulan eksekutif. Salah satunya raperda penyertaan modal. (radar)