Tolak Pilkades Perwakilan

Warga Sebut Rampas Hak Demokrasi

KOTA –Puluhan warga asal  Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, mendatangi kantor DPRD Sumenep kemarin (23/3). Mereka menyampaikan penolakan rencana pemkab yang akan melaksanakan pilkades pengganti antar waktu (PAW).  Sebab, pemilihan itu hanya  melihat tokoh masyarakat.

Warga yang mengatasnamakan Cinta Demokrasi itu tiba di gedung dewan pukul 10.00. Mereka mengenakan sarung dan kopiah. Sayang, mereka  tidak bertemu wakil rakyat karena komisi I sedang perjalanan  dinas ke luar kota.

Mereka akan  kembali pekan depan.  Mohammad Rais selaku koordinator  secara tegas menolak rencana pilkades PAW itu. Sebab, pemilihan kepala desa (Kades) itu dinilai sebagai tindakan perampasan hak demokrasi.   ”Jelas kami tolak,” terangnya.

Menurut dia, pemilihan yang hanya melibatkan sebagian warga itu akan memicu konflik. Akan muncul ketidakpercayaan dari rakyat. Apalagi, suhu pilkades sangat panas. Karena  itu, Kades harus dipilih dengan melibatkan semua warga. ”Tujuannya agar kondusivitas warga tetap terjaga,” kata pria bersarung kotak-kotak itu.

Penolakan direstui hampir seluruh warga atau sekitar 1.400 orang. Daftar pemilih tetap (DPT) di desa itu 2.700 jiwa. Itu berdasar pengumpulan tanda tangan dan fotokopi KTP. Sejak  2013, desa itu dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali  Munir mengatakan, aturan pilkades PAW itu sudah diatur undang-undang. Daerah harus merealisasikan. Dia berharap masyarakat tetap kondusif. ”Mekanismenya sudah seperti itu,” katanya.

Kabag Pemdes Setkab Sumenep Ali Dafir menyatakan, pemkab hanya menjalankanamanah peraturan. PilkadesPAW itu tetap akan dilaksanakan.  Sepuluh desa di Sumenep   yang akan melaksanakan pilkades itu. Saat ini pemkab fokus menyusun peraturan bupati  (perbup).

Sementara itu, aktivis Corruption Watchdog Community (CWC) Sidik mengungkapkan, banyak Kades yang diduga memalsukan tanda tangan. Berdasar investigasi, tanda tangan yang dipalsukan beragam. Mulai milik sekretaris desa (Sekdes) hingga anggota permusyawaratan desa (BPD).

Data yang sudah masuk,  terdapat 14 Kades yang memalsukan tanda tangan. Mayoritas, dari  kepulauan. Penggunaan tanda tangan palsu itu untuk pengurusan kartu keluarga (KK) hingga kesepakatan penggunaan anggaran  alokasi dana desa (ADD).

”Kami sudah mengantongi bukti  konkret pemalsuan tanda tangan   itu,” ungkapnya. Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idhafi  membantah jika ada Kades yang memalsukan tanda tangan. Sebab, mereka sudah mengetahui tata cara administrasi yang benar. ”Menurut saya tidak ada  Kades yang memalsukan tanda  tangan,” tandasnya. (radar)