Raperda Migas Dikaji Ulang

BP2D Khawatir Bertentangan dengan UU

KOTA – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang percepatan pertumbuhan ekonomi melalui minyak dan gas bumi  (migas) berada di ujung tanduk. Rancangan regulasi yang dibahas sejak 2015 itu harus dikaji ulang. Sebab, dikhawatirkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Teknisi-SKK-Migas-KEI-Ltd.-berada-di-lokasi-plan-di-Desa-Pulau-Pagerungan-Besar,-Kecamatan-Sapeken,-beberapa-waktu-lalu

Ketua Badan Pembentukan Peraturan  Daerah (BP2D) DPRD Sumenep Iskandar mengatakan, raperda  itu sudah masuk pembahasan. Hanya, pembahasan oleh pansus II tersebut tidak selesai. Karena itu, raperda tersebut harus dimasukkan kembali pada program legislasi daerah (prolegda) 2016.

Meski demikian, raperda itu tidak bisa langsung dibahas setelah terbit UU yang membatasi kewenangan daerah. Dengan demikian, dalam  waktu dekat, pihaknya akan melakukan kajian akademik ulang  terhadap raperda tersebut.  Sebab, perda merupakan kepanjangan tangan undang-undang.

”Akan kami sandingkan dengan undang-undang. Jika ada  yang bertentangan akan dihapus.  Karena perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terangnya kemarin (3/2).  Iskandar menjelaskan, secara singkat, raperda itu disusun agar  Kontraktor Kontrak Kerja Sama  (KKKS) SKK Migas memanfaatkan putra daerah dalam aktivitas  produksi.

Dengan begitu, ekonomi  masyarakat sekitar lokasi pengeboran akan membaik. Sebenarnya,  pembahasan raperda itu  harus dibahas dari awal. ”Nunggu  hasil kajian nanti,” ujarnya. Aktivis Kaukus Pemuda Kapela (KPK) Sumenep Fathorrahman sangat menyayangkan jika raperda itu  dibahas dari awal.

Sebab, tahun lalu  pembahasannya hampir selesai. Bahkan, tinggal proses finishing.  Menurut dia, raperda migas  yang tidak kunjung selesai itu merupakan indikator kegagalan dewan. Selama ini, masyarakat  kerap mendesak melalui audiensi  atau turun jalan. Mereka menuntut raperda tersebut segera disahkan.

”Harusnya, raperda migas itu diprioritaskan. Bukan malah  diabaikan seperti ini,” katanya. Fathorrahman berharap, regulasi  migas tetap ada meski dalam kemasan berbeda. Dia menyatakan, harus ada aturan yang mengikat bagi KKKS untuk memberdayakan masyarakat sekitar produksi. Tujuannya, agar ekonomi masyarakat semakin meningkat. (radar)