Puluhan Rumah Terancam Digusur

Tanah 4,5 Hektare Diklaim Milik Seorang

MASALEMBU – Puluhan warga Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, dihantui masalah pertanahan. Warga dihadapkan pada sengketa tanah yang kini berdiri  rumah mereka. Sebab, belakangan, tanah sekitar 4,5 hektare itu diklaim milik seorang warga.

Sejumlah-warga-Desa-Sukajeruk,-Kecamatan-Masalembu,-menyaksikan-pengukuran-oleh-petugas-BPN-yang-diawasi-anggota-TNI-dan-Polri-kemarin.

Amin, 30, warga setempat, menuturkan, sudah dua kali Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran. Itu dilakukan untuk menerbitkan sertifikat tanah. Berdasar  keterangan yang  diperoleh warga dari  petugas, tanah yang ditempati sekitar 30 keluarga itu milik  Munif, 40.

Manurut Amin, jika proses sertifikasi itu berlanjut, puluhan keluarga akan kehilangan tempat tinggal. Akibat pengukuran tanah tersebut, kondusivitas warga terganggu. ”Semua warga di sini resah. Takut digusur,” katanya  kemarin (21/2).

Warga mengaku kecewa dengan  sikap pemilik tanah dan pemerintah. Sebab, sebelum pengukuran itu dilakukan,  tidak ada musyawarah. Warga juga mengklaim berhak atas tanah itu. Yakni, berdasar akad  jual beli nenek moyang.

Amin menyatakan, seharusnya,  BPN tidak langsung memutuskan melakukan pengukuran. Sebab, Munif, yang mengaku pemilik tanah itu, ditengarai tidak mengantongi sertifikat. Sementara, ada warga yang mengaku memiliki sertifikat resmi kepemilikan tanah tersebut.

Karena itu, dia meminta ada kajian sebelum memutuskan langkah tersebut. Jika persoalan itu berlanjut, khawatir akan berujung pada konflik sosial. ”Kami tidak rela tanah kami diambil orang,” terangnya. Masyarakat yakin,  tanah itu adalah hak  milik mereka. Sebab, mereka telah puluhan tahun tinggal di  tanah tersebut. Sementara,  persoalan itu baru terjadi saat ini.

”Kami beli sesuai  aturan hukum dan  aturan adat yang berlaku,” katanya. Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Sumenep  Wahyu Sudjoko membenarkan pengukuran itu. Namun, dia belum bersedia menjelaskan dengan detail  karena masih di perjalanan dari  Masalembu ke Sumenep.

”Lebih  jelasnya nanti setelah saya tiba di  Sumenep,” ujarnya. Sementara itu, Munif memilih  irit bicara. Ketika dikonfirmasi, dia hanya mengatakan, persoalan tersebut sudah ditangani pemerintah. ”Keputusannya di pemerintah. Itu saja,” ucapnya.  (radar)

kata Kunci Terkait:

  • baca berita kades sukajeruk masalembu
  • Sengketah tanah di masalembu