Pulau Gili Labak tanpa Listrik

ESDM Hapus Usulan Legislatif

TALANGO – Masyarakat yang tinggal di Pulau Gili Labak, Desa Kombang, Kecamatan Talango, belum menikmati fasilitas listrik seperti yang dirasakan warga di daratan. Sebab, di Desa Kombang  tidak ada jaringan listrik.

Pengunjung-berada-di-Pantai-Gili-Labak,-Desa-Kombang,-Kecamatan-Talango,-beberapa-waktu-lalu

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep   Hadi Soetarto mengaku, pemerintah sudah ada rencana untuk memberi  penerangan di Pulau Gili Labak. Namun, rencana itu tidak mungkin bisa  direalisasikan dalam waktu dekat. Atok-panggilan Hadi Soetarto-menjelaskan,  ada dua opsi yang mungkin  dilakukan oleh pemerintah untuk   memfasilitasi pulau yang digemari para pencinta snorkling tersebut.

Yakni, pembangkit  listrik tenaga diesel (PLTD) dan  pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Untuk PLTS, lanjut mantan kepala bappeda itu, masih banyak dipertimbangkan. Penerangan memakai PLTS sangat berisiko, terutama dalam hal keamanan.

Terbukti, penerangan jalan umum (PJU) yang terdapat di 145 titik mati akibat aki  penyimpan energi listrik diambil oleh orang tidak bertanggung jawab. ”Kami usahakan secepatnya,” janjinya. Menurutnya, pengadaan fasilitas tersebut bukan hanya di Gili Labak, tapi  juga di wilayah lain yang sampai saat ini belum teraliri listrik.

Kepala Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Abd. Kahir mengatakan, tahun ini tidak ada anggaran pembangunan kelistrikan. Pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk pengembangan kelistrikan sebesar Rp  2,4 miliar di sejumlah lokasi. Antara lain,  Kecamatan Guluk-Guluk dan Manding.

Sementara untuk wilayah kepulauan, di Kecamatan/Pulau Raas dan Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting. ”Sebagian untuk pengembangan jaringan. Sebagian lagi untuk pembangunan  rumah listrik,” terangnya. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Badrul Aini mengakui,  pembangunan di Sumenep antara daratan dan kepulauan masih timpang.

Termasuk pengembangan fasilitas  listrik. Terbukti, masih banyak pulau  berpenghuni yang belum memiliki  fasilitas tersebut. Bukan hanya Pulau Gili Labak, pulau  lain seperti Pulau Raas, juga belum  memiliki fasilitas penerangan yang memadai.

Padahal, mestinya kepulauan mendapatkan porsi 30 persen  dari APBD. Sebab, populasi warga  kepulauan sebanyak 30 persen jumlah penduduk Sumenep. ”Mestinya kan anggarannya seimbang,” terangnya. Politikus asal kepulauan itu menyatakan, legislatif sangat berkomitmen untuk  mendukung pemerataan pembangunan,  termasuk di kepulauan.

Namun, hal itu perlu keseriusan pemerintah  dalam menyusun program. ”Pada APBD 2016 sudah diusulkan  pembangunan PLTD di Raas, tapi  malah dihapus pemerintah,” terangnya. (radar)