Headline News:

Pilkades Serentak Gagal

Pascapertemuan di Pendapa


KOTA-Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 2013 hanya isapan jempol belaka. Terbukti, pilkades serentak yang diwacanakan DPRD Sumenep itu gagal dilaksanakan. Maka, secara otomatis jadwal pelaksanaan pilkades juga berubah. Kepastian gagalnya pilkades serentak setelah pihak legislatif, eksekutif, dan forum pimpinan daerah (forpimda) melakukan pertemuan di pendapa pada Senin malam (8/4) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, forpimda dan Komisi A DPRD Sumenep memberikan pandangan masing-masing dalam proses pelaksanaan pilkades serentak. Hasilnya, pelaksanaan pilkades yang pada awalnya oleh Komisi A DPRD Sumenep mau dilaksanakan secara serentak ternyata tak digubris oleh pihak eksekutif dan polres. Dari  kesepakatan itu, pihak eksekutiflangsung mengeluarkan jadwal pelaksanaan pilkades serentak dengan teknis lain.

Pada gelombang pertama pilkades pertama akan dilaksanakan Mei 2013 mulai dari 1, 6, 13, 14, 15, 20, 21 dan tanggal 23 dengan proses 8 kali pelaksanaan. Dari 8 kali pelaksanaan pilkades dirinci menjadi 2 kali itu untuk wilayah kepulauan dan 6 kali untuk pelaksanaan pilkades di wilayah daratan. Sementara itu, desa yang akan melakukan pilkades pada gelombang pertama sebanyak 192 desa antara kepulauan dan daratan.

Pada tanggal 1 dan 6 Mei 2013 pilkades dilaksanakan di wilayah kepulauan. Sementara pada tanggal 13, 14, 15, 20, 21 dan tanggal 23 Mei 2013 dilaksanakan di wilayah daratan. Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan forpimda membicarakan tentang pelaksanaan pilkades serentak. Hasilnya, memang bukan lagi pelaksanaan pilkades serentak seperti yang wacanakan sebelumnya. ”Kami telah sepakat pelaksanaan pilkades serentak dengan proses delapan kali dalam satu bulan. Kami berharap pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Edy Purwanto menjelaskan, pihaknya pada awalnya mengajukan 14 kali pelaksanaan pilkades. Namun, ternyata dari hasil pertemuan mengambil tengah-tengahnya, yaitu 8 kali. ”Kami berharap agar semua pihak bisa bekerja sama. Semoga pilkades aman dan lancar,” ujarnya. Sementara itu, salah satu pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep M. Legiyono mengatakan, semestinya pilkades tidak diskriminatif.

Terutama, soal dana yang digunakan. ”Untuk pilkades, biaya ditanggung calon dan kesejahteraan Kades kurang  diperhatikan pula. Berbeda dengan pileg, pilgub atau pilpres,” ujar Kades Pangarangan, Kota Sumenep itu. Dikatakan, tunjangan untuk Kades setiap bulannya tidak sampai satu juta. Sementara, biaya pemilihan dan modal pencalonan yang dihabiskan mencapai ratusan juta. Hal itu bukan berarti tidak siap menjadi pemimpin. Hanya, perbandingan dengan jajaran pemerintah lainnya yang  tak seimbang. (radar)

Baca Juga :

  • SETELAH sukses dalam pilkades secara serentak tahap I, Pemkab Sumenep kembali akan menggelar pilkades secara serentak tahap II. Pelaksanaan p …

  • 400 Personel Polisi Jaga 215 Pilkades
    KOTA-Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Sumenep sudah ditetapkan melalui perundingan piha …

  • KOTA-Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak sulit direalisasikan. Pasalnya, hingga kini kalangan eksekutif dan …

  • Polres-Pemkab Belum Ada Titik Temu terkait Keamanan
    KOTA-Belum jelasnya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak membuat …

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Submit Comment