Headline News:

Pelapor Suplai Data Tambahan

Terkait Kasus Lahan SMA Batuan


KOTA-Lambannya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menetapkan tersangka kasus pengadaan lahan SMA Batuan membuat pelapor gerah. Terbukti, Jatim Corruption Watch (JCW) yang melaporkan kasus itu kembali menyodorkan data baru ke lembaga yudikatif terkait dugaan pelanggaran dalam kasus pengadaan tanah seluas satu hektare itu. Data baru itu berupa perundangundangan sebagai acuan baru dalam menyelidiki kasus yang diduga mengakibatkan kerugian negara tersebut. Di antaranya, versi JCW, pengadaan tanah tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga yang ditugasi oleh panitia.

Hal itu, lanjut pimpinan JCW, Sajali, sesuai dengan pasal 15 peraturan presiden (Perpres) RI nomor 65 tahun 2006 perubahan atas Perpres nomor: 36 tahun 2005 pasal 6 (1) dan pasal 7. Termasuk pedoman pengadaan tanah untuk pembangunan tentang regulasi kompensasi penegakan hukum. ”Mekanisme pengadaan tanah hal 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 dll pasal 7 Keppres 55 tahun 1993,” ujar Sajali menyampaikan salah satu butir dalam rilisnya yang juga dikirim ke kejari itu. Sajali menambahkan, dalam aturan tersebut panitia pengadaan tanah ada tugasnya yang terdiri dari sembilan tim, dengan ketua tim bupati/wali kota setempat.

Sajali menambahkan, dalam peraturan tersebut, tim dibentuk oleh gubernur. Tim, lanjutnya, terdiri dari instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan juga sebagai anggota. ”Termasuk camat serta kepala desa di lokasi tanah yang akan dibeli,” ulas Sajali. Sajali menduga, pengadaan tanah untuk SMA Batuan tidak sesuai NJOP karena NJOP di Desa/Kecamatan Batuan sekitar Rp 50 ribu/meter. Sementara, pembelian tanah SMA Batuan mencapai Rp 175 ribu/meter dengan total Rp 1,7 miliar lebih untuk satu hektare. Yang paling fatal, lanjutnya, terkait tim sembilan yang kuat dugaan tidak dibentuk dalam proses pengadaan lahan itu.

Tujuan tambahan data versi JCW ini agar kejari tidak gamang membidik kasus tersebut. Sehingga, ke depan kejari segera menetapkan tersangka. Sajali mengatakan, memang pihaknya tidak berhak intervensi dalam penyelidikan kasus itu. Namun, sebagai pelapor juga berhak mempertanyakan sikap lambannya kejari. ”Apa sih yang ditunggu kejari, kalau para pihak telah diperiksa,” ujarnya heran. Terpisah, Kasi Intel Kejari N.S.A Aryatha menegaskan, para pihak telah diperiksa. Tapi, hingga kini kejari masih dalam tahap kajian terhadap penyelidikan yang dihasilkan.

Dia menyatakan, terkait tim sembilan memang tidak ada. Hal itu dari hasil pemeriksaan kejari terhadap pihak yang berkompeten. ”Terkait tindak lanjut nantinya ada di pidsus (pidana khusus, Red),” ujarnya ketika ditemui di kantornya. Seperti diberitakan, pada 15 September 2012 lalu, JCW melaporkan dugaan penyimpangan pembelian tanah untuk lahan SMA Batuan. Selain tak sesuai NJOP, diduga pula tidak sesuai prosedur. Hal itu berujung ke proses hukum di Kejari Sumenep. Namun, Kepala Disdik Sumenep ketika itu, Ahmad Masuni membantah tidak sesuai aturan karena sudah ada tim penaksir tanah.  (radar)

Baca Juga :

  • Setelah Diberi Data Bahan terkait Lahan SMA Batuan
    KOTA-Meski telah memberi tambahan landasan hukum terkait kasus pengadaan lahan untuk SMA …

  • Kejari Bidik Tersangka Pengadaan Tanah SMAN Batuan
    SUMENEP-Penyelidikan kasus pengadaan lahan untuk SMAN 1 Batuan hingga saat ini belum ada …

  • Kasus Penggelembungan Pembebasan Lahan SMA Batuan
    KOTA-Kasus mark-up (penggelembungan) pembebasan tanah lokasi dibangunnya SMA Batuan jalan …

  • Dugaan Mark-Up Pengadaan Lahan
    SUMENEP-Masih ingat kasus dugaan mark-up pengadaan lahan SMAN 1 Batuan yang berujung ke ranah hukum? Rupanya, …

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Submit Comment