Nelayan Kangean-Sapeken Geram

Anggap Kapal Luar Daerah Melanggar

ARJASA – Nelayan di Pulau  Kangean dan Sapeken geram. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir, banyak kapal berkapasitas besar beroperasi di wilayah mereka. Kapal itu milik nelayan dari luar Jawa Timur. Nelayan setempat meminta pemerintah turun tangan.

Sejumlah-perahu-milik-nelayan-diamankan-Satpolair-Polres-Sumenep-di-Kalianget-kemarin

Nelayan yang menggunakan kapal bertonase tinggi itu segera ditangkap. Jika tidak, warga mengancam akan menangkap dan mengusir dengan cara mereka. Sahaka, seorang tokoh masyarakat Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, mengatakan, warga mulai resah dengan keberadaan kapal-kapal itu.

Pasalnya, tangkapan nelayan lokal semakin berkurang. Umumnya, mereka berasal dari Jawa Tengah dan Kepulauan Riau.  Lokasi yang sering didatangi  antara lain, Pulau Pagerungan Besar, Saubi, dan Mamburit. Nelayan  andon ditengarai tidak memiliki  dokumen penangkapan ikan dari Pemprov Jatim. Itu diketahui saat sejumlah pemilik kapal diamankan.

”Rata-rata, mereka berasal dari Jawa Tengah dan Natuna,” terang pria 30 tahun itu kemarin (9/3). Dia mengungkapkan, nelayan luar tersebut melanggar ketentuan jarak atau lokasi penangkapan. Mereka kerap masuk ke perairan Sapeken dan Kangean. Padahal, pemerintah telah mengatur jarak yang diperbolehkan menangkap ikan.

Anggota Komisi II DPRD Badrul Aini mengaku mendapat informasi tersebut dari masyarakat. Pria asli Pulau Kangean itu meminta pemerintah bertindak tegas. Jika dibiarkan, khawatir memunculkan konflik antarnelayan. ”Saya diminta memimpin langsung untuk menangkap nelayan tersebut,” ungkapnya.

Karena itu, politikus PBB itu meminta pemerintah mengantisipasi sebelum ada tindakan anarkistis. Bahkan, harus ada regulasi yang  mengatur masalah itu. Kabid Pengawasan dan Perlindungan Usaha DKP Sumenep Nur Rachman tidak menampik ancaman warga tersebut. Pihaknya juga mendapat informasi dari kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

Pihaknya menyarankan, nelayan melapor ke Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Jatim serta Ditpolair Polda Jatim. Sebab, pemkab tidak berwenang  melakukan pengawasan. Sejatinya, kata dia, aktivitas penangkapan ikan dari luar itu tidak menjadi masalah asal memenuhi persyaratan.

Misalnya, kelengkapan dokumen dan lokasi penangkapan ikan. Hal itu tertuang dalam Permen KP 42/Permen-KP/2014. Peraturan itu mengatur tentang Perubaan Keempat atas Permen KP PER.02/MEN/2011. Kapal berkapasitas 30 gross tonnage (GT) wajib beroperasi di perairan 4 mil ke tengah.

Izin kapal tersebut dikeluarkan pemprov. Sementara itu, kapal berkapasitas  di atas 30 GT minimal harus beroperasi di perairan 12 mil ke tengah. Izin dikeluarkan pemerintah pusat. Karena itu, dia meminta warga Sapeken dan Kangean membuktikan bahwa ada nelayan  luar melanggar agar bisa ditindaklanjuti.

”Selama menuhi syarat, sah-sah saja,” ujarnya. (radar)