Kotak Suara Dibuka, Tim ZA-Eva Surati Bawaslu, DKPP, dan MK

KOTA – Tim pemenangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva) memprotes pembukaan kotak suara yang
dilakukan Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Sumenep. Pasangan calon  (paslon) nomor urut 2 itu keberatan
lantaran tidak dilibatkan dalam pembongkaran  kotak suara tersebut.

Sejumlah-PPK-saat-membongkar-kotak-suara-di-gudang-KPU-Sumenep-Rabu

Sekretaris Tim Pemenangan ZAEva A. Zahrir Ridlo menilai, apa yang  dilakukan KPU Sumenep adalah pelanggaran. Sebab, selain tidak melibatkan tim paslon, pembukaan kotak suara bukan perintah Mahkamah  Konstitusi (MK). Apalagi, pembukaan kotak suara tersebut  tidak melibatkan tim pemenangan masing-masing paslon.

”Siapa yang menjamin data di kotak suara itu tidak  berubah,” katanya kemarin (7/1). Iir–sapaan A. Zahrir Ridlo–mengatakan,  jika harus membuka kotak  suara, seharusnya atas izin MK. Mengingat, data yang ada di kotak itu merupakan bukti autentik. Apalagi, pada sidang perdana, data tersebut tidak dibutuhkan. Sebab, agenda pada sidang perdana  hanya mendengarkan gugatan.

”Kenapa kok dibuka sekarang kotak suara itu,” sesalnya. Dengan demikian, dia mengirim surat ke Panwaslih Sumenep, Bawaslu  Jatim, DKPP, dan MK. Mereka meminta lembaga-lembaga terkait pilkada harus menyikapi persoalan itu dengan serius.

Pernyataan keberatan Iir itu dikuatkan dengan pernyataan keberatan Moh. Makruf Syah selaku kuasa hukum ZA-Eva. Menurut dia, tindakan KPU itu merupakan pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Dengan demikian, dia akan menyampaikan keberatan tersebut kepada panel hakim MK pada sidang perdana hari ini.

”Akan kami sampaikan, atas dasar apa KPU membuka kotak suara,” katanya. Disinggung mengenai kesiapannya  dalam menghadapi sidang perdana, dia mengaku sangat siap. Bahkan, pria  yang pernah menjadi bagian dari kuasa hukum Khafifah Indar Parawansa pada Pilgub 2008 itu optimistis gugatannya akan dikabulkan.

Terpisah, Komisioner KPU Sumenep  Divisi Penyelenggaraan dan Data Rahbini mengatakan, langkah  yang diambil KPU sudah sesuai  prosedur. Bahkan, dia mengaku memiliki dasar hukum yang kuat. Yakni, PKPU Nomor 11 Tahun 2015  tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan  Suara Pasal 71.

Dijelaskan, dalam peraturan itu disampaikan, daerah yang disengketakan diperbolehkan  mengambil bukti autentik di kotak  suara. ”Yang kami lakukan pasti ada  dasar hukumnya,” katanya.  Terkait keberatan yang disampaikan   tim ZA-Eva, dia memilih tidak berkomentar banyak. Sebab,  menurut dia, keberatan itu boleh  disampaikan siapapun, termasuk tim pemenangan paslon. (radar)