Impor Rusak Harga Garam Rakyat

AMG Bakal Datangi Menteri

KOTA – Gelombang penolakan impor garam tidak digubris. Terbukti, tahun ini pemerintah kambali memasok kristal putih itu dari luar negeri. Akibatnya, harga garam rakyat rusak. Sebab, perusahaan lebih memilih garam impor. Ketua Asosiasi Masyarakat Garam (AMG) Sumenep Ubaidillah menyayangkan kebijakan tersebut.

Menurut dia, pemerintah tidak pro petani garam. Padahal, jika dikelola dengan benar, petani bisa menutupi kebutuhan dalam negeri. Akibat kebijakan itu, garam rakyat  tidak terbeli. Kendatipun dibeli, kata  Ubet–sapaan akrabnya–harga yang  dipatok cenderung murah.

”Harusnya, pemerintah mengayomi petani,”  ujarnya kemarin (1/9). Ubet mengatakan, produksi garam musim ini lebih sedikit daripada tahun lalu. Jika sebelumnya mencapai ribuan ton, musim ini tidak sampai seribu ton. Meski jumlahnya sedikit,  tetap berpengaruh terhadap daya jual garam rakyat.

Dia mencontohkan, lantaran ada kebijakan itu, perusahaan di Sumenep tidak melakukan pembelian. Informasi yang dia dapat, perusahaan tersebut  membeli garam impor. ”Lagi-lagi,  petani yang dirugikan atas kebijakan  sepihak itu,” ungkapnya.

Pria berbadan tinggi itu menjelaskan, pemerintah semestinya mendahulukan penyerapan garam rakyat. Pemerintah juga harus menaikkan harga jual garam. Dengan demikian, pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktanya, terang dia, harga garam rakyat saat ini justru tidak berkembang  secara signifkan. Garam kualitas 1 (kw 1) dibandrol Rp 500 ribu. Sementara untuk kw 2 dihargai 450 ribu.  Harga tersebut sama persis dengan  yang dipatok musim lalu. Padahal, jika   melihat jumlah produksi yang semakin  sedikit, harga garam seharusnya lebih   tinggi.

”Kasihan petani,” ucapnya. AMG bakal mendatangi Kementerian  Perdagangan (Kemendag). Mereka akan  meminta negara menyetop impor sebe-lum garam rakyat terserap total. ”Kami  masih berkoordinasi dengan seluruh  petani garam se-Madura,” tuturnya.

Direktur Pemasaran PT Garam (Persero) Ali Mahdi menjelaskan,  untuk sementara, pihaknya belum melakukan penyerapan garam rakyat  lanjutan. Dari 17.500 ton garam yang  bakal diserap sesuai kontrak, baru  8.800 ton yang masuk gudang.   Sebab, untuk memenuhi target itu, tidak ada stok dari petani.

Dengan demikian, jika petani memiliki stok garam, dipersilakan menyetorkan bukti kontrak  yang ditandatangani bersama. ”Tidak  ada anggapan kalau kami tidak melakukan penyerapan,” katanya. Ali menyatakan, hingga sekarang, PT  Garam belum pernah melakukan impor.

Perusahaan milik negara tersebut me-  manfaatkan garam milik petani.  ”Kalau  ada yang mengatakan PT Garam impor  garam, itu salah besar,” sergahnya.  Disinggung mengenai harga, mantan  direktur produksi PT Garam itu sudah  proporsional. Yakni, untuk kw 1 dihargai Rp 550 ribu. Kw 2 seharga Rp 500 ribu  dan kw 3 Rp 480 ribu. (radar)