Headline News:

Ijazah Cakades Diduga Palsu

GAYAM-Memasuki tahap pendaftaran calon kepala Desa (cakades) Pancor, Kecamatan Gayam, Kepulauan Sapudi, suhu politik di desa tersebut memanas. Itu terjadi, setelah salah satu di antara tiga cakades yang sudah mendaftar diduga menggunakan ijazah palsu. Salah satu cakades yang diduga menggunakan ijazah palsu adalah Moh. Fadli. Dia lambat dalam melengkapi persyaratan administrasi berupa fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi.


Bahkan, sampai pendaftaran ditutup 7 Maret lalu, yang bersangkutan tak kunjung menyetorkan ijazah terakhirnya. Informasi yang berhasil dikumpulkan, Moh. Fadli tak kunjung menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisasi, karena pihak sekolah yang mengeluarkan ijazah itu, yakni MTs Tarate Sumenep, awalnya keberatan memberikan legalisasi.

Alasannya, identitas; nama, tanggal lahir, dan juga nama orang tua yang tertulis pada ijazah sekolah dasar (SD) dengan identitas ijazah MTs yang diserahkan kepada panitia Pilkades, tidak sama. Nah, informasi yang beredar, panitia justru memaksa pihak sekolah untuk melegalisasi ijazah Moh. Fadli. Hingga MTs Tarate akhirnya melegalisasi fotokopi ijazah itu. Pihak sekolah dalam memberikan legalisasi, membumbuhi catatan.

Jika ijazah tersebut digunakan untuk keperluan persyaratan mencalonkan kepala desa, harus ada ketetapan dari pengadilan. ”Ironisnya, catatan itu diabaikan oleh panitia. Ini kan menunjukkan panitia sudah tidak independen,” kata salah seorang panitia yang tidak mau disebutkan namanya. Warga Desa Pancor itu merasa kecewa bahkan merasa dirugikan atas sikap panitia yang tidak netral itu.

Salah satunya, H Moh. Saleh. Dia sangat keberatan dengan sikap panitia yang terkesan berpihak kepada salah satu calon. ”Seharusnya panitia harus melakukan verifi kasi faktual terkait isu ijazah palsu itu,” protesnya kemarin (21/3). Dikonfirmasi, Ketua Panitia Pilkades Pancor, Moh. Fathor, membantah pihaknya tidak independen. Dia mengaku sudah mendelegasikan salah satu anggotanya ke MTs Tarate sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah. Tidak hanya itu, dia juga mendatangi Kantor Kementerian Agama Sumenep untuk memverifikasi ijazah Moh. Fadli.

Hasilnya memang ijazah tersebut asli. Nama ijazah SD dan MTs memang beda. ”Aturannya jika kandidat sudah menyerahkan legalisasi ijazah, tidak bisa didiskualifi kasi, karena sudah memenuhi persyaratan untuk mencalonkan Kades,” bantahnya. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Abrory Manan, sangat menyayangkan atas sikap panitia tersebut. Menurut dia, mengacu pada peraturan yang ada, panitia harus betul-betul memeriksa ijazah para Cakades.

Sebab, tidak menutup kemungkinan ijazah yang digunakan calon adalah palsu. ”Jika akhirnya diketahui ijazah benar-benar palsu. Maka kesalahan mutlak adalah panitia,” katanya. Untuk itu, Abrory berharap panitia tidak cukup menerima fotokopi ijazah terlegalisasi. Panitia juga harus melakukan verifikasi faktual. ”Panitia harus memverifi kasi secara faktual ke MTs dan dinas terkait,” tandasnya. (radar)

Baca Juga :

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Submit Comment