Gubernur Tolak Perbup Perlindungan Tanah

Dinilai Bertentangan dengan Kebijakan Pusat

KOTA – Upaya pemerintah melindungi tanah warga kandas. Gubernur Jatim Soekarwo menolak draf peraturan bupati (perbup) tentang perlindungan tanah yang diusulkan pemkab. Sebab, perbup itu dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut dikemukakan Bupati A. Busyro Karim kemarin (19/9). Menurut dia, draf itu diusulkan ke gubernur untuk dievaluasi. Namun, kabarnya, draf tersebut ditolak lantaran dinilai tidak sesuai dengan  semangat pemerintah pusat.

Busyro menjelaskan, pemerintah provinsi (pemprov) menilai, perbup perlindungan tanah dapat mengerdilkan investor. Padahal, pemerintah pusat membuka akses  seluas-luasnya bagi investor untuk  berinvestasi di Indonesia. Nah, atas kabar penolakan itu, pihaknya mengutus salah seorang staf mendatangi pemprov guna memastikan  kabar tersebut.

”Secara formal memang belum (tembusan). Tapi, secara infromal, perbup itu ditolak,” katanya. Saat ini, jelas Busyro, belum ada langkah yang ditempuh. Pemkab menunggu  surat resmi dari pemprov. Setelah surat itu diterima, pemkab bakal memikirkan  langkah selanjutnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Akis Jazuli menegaskan, pemerintah tidak boleh diam dengan adanya penolakan itu. Pemerintah segera mengambil tindakan agar tanah peninggalan leluhur itu tidak dikuasi investor. Akis mengatakan, pemerintah  tidak bisa melarang warga menjual tanah.

Namun, pemerintah  masih memiliki cara lain. Misalnya, mengimbau masyarakat agar selektif saat menjual tanah. Meski demikian, imbauan itu harus disertai solusi. Sebab, berdasar infromasi yang diterima, warga menjual  tanah tersebut lantaran persoalan ekonomi. Hasil jual tanah itu banyak  digunakan untuk membuka usaha  dan kegiatan lain.

Artinya, kata Akis, inti permasalahan utamanya adalah faktor ekonomi. Jika pemerintah bisa membuka peluang kerja secara luas, dia yakin,  masyarakat tidak akan menjual tanah warisan dari leluhurnya.  ”Apa pun bentuknya, pemerintah harus melindungi tanah-tanah kita. Jangan sampai warga Sumenep terusir. Jangan melarang investor masuk Sumenep, tapi berilah pengertian  kepada masyarakat terkait dampak  menjual tanah secara besar-besaran,” tandasnya. (radar)