Gili Labak Bisa Dikuasai Perorangan

BPN Enggan Sebut Nama Pemohon

TALANGO – Siapa pun yang memiliki Pulau Gili Labak bisa mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengajuan bisa dilakukan perorangan atau secara kelembagaan. Sebab, status tanah  tersebut milik negara.

Sejumlah-wisatawan-menikmati-keindahan-alam-di-Pulau-Gili-Labak,-Desa-Kombang,-Kecamatan-Talango,-kemarin.

Kasi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan BPN Sumenep Wahyu Sudjoko mengatakan, masyarakat yang hendak mengelola tanah di pulau tersebut bisa mengajukan permohonan. Hal itu untuk penerbitan akta atau sertifikat tanah. Jika yang mengajukan tanah itu perorangan, sertifikatnya atas nama  pemohon.

”Bisa jadi hak milik,” katanya  kemarin (23/2).  Jika pemohon atas nama lembaga berbadan hukum, hak kepemilikan  tanah itu atas nama lembaga pemohon. Dengan demikian,  tidak bisa dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Wahyu mengatakan, beberapa waktu lalu ada beberapa warga yang  mengusulkan permohonan sertifikat.

Hanya, permohonan itu belum bisa  ditindaklanjuti. Sebab, ada persoalan yang mengahalagi. Hanya, untuk peta fisik tanah yang  hendak diterbitkan sertifikat sudah masuk ke BPN. ”Peta fisik bukan berarti  hasil pengukuran. Tapi referensi awal,”  terangnya.

Namun dia tidak menyebutkan  nama-nama pemohon itu. Dia hanya menyebutkan, mereka adalah warga Desa Kombang, Kecamatan Talango. Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep  Moh. Imran mengatakan, pemkab  arus bertidak cepat. Sebab, pulau tersebut akan dijadikan destinasi wisata. Lebih-lebih yang memiliki  tanah tersebut oknum tertentu yang  dinilai akan mempersulit pengembangan wisata.

”Kalau menjadi hak milik perorangan, akan sulit dikembangkan. Pasti banyak  konflik,” katanya. ”Kalaupun ada pengajuan  sertifikat, harus betul-betul orang   yang membutuhkan,” tambahnya. Sekkab Hadi Soetarto mengatakan,  secara administrasi status tanah di Pulau  Gili Labak memang tanah negara.  Ada aturan yang memperbolehkan  warga untuk mengajukan kepemilikan  tanah secara sah.

”Syaratnya, warga  tersebut sudah memanfaatkan dalam  waktu yang lama,” jelasnya. Namun  demikian, dia akan berupaya agar  tanah di pulau itu menjadi hak pakai  pemkab. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • wahyu sudjoko