Disdik–Dinkes Juara ASN Nakal

BKPP Beri Sanksi Ringan, Sedang, hingga Berat

KOTA – Pemerintah tidak segan-segan  memberikan sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) nakal. Selama 2015, Badan  Kepegawaian  Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep  memberikan sanksi kepada puluhan  abdi negara  yang terbukti  melakukan pelanggaran  disiplin.

Disdik–Dinkes-Juara-ASN-Nakal

Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati menjelaskan, pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Semakin besar pelanggaran  yang dilakukan, sanksi yang  diterima semakin berat.  Selama 2015, jumlah ASN yang mendapat sanksi disiplin  48 orang.

Perinciannya,  sanksi ringan 4 orang, sanksi sedang 19 orang, dan  sanksi  berat 16 orang. Sembilan sisanya dikenai pemberhentian sementara karena tersandung masalah hukum. Mantan Kabag Hukum Setkab Sumenep  itu menjelaskan, kriteria pelanggaran ringan yaitu ASN yang tidak masuk kantor selama lima hari dalam satu tahun.

Sanksi yang  akan diberikan adalah teguran langsung, tertulis, dan pernyataan tidak puas dari  pimpinan instansi terkait. Sementara untuk kriteria pelanggaran sedang,   tidak masuk mulai dari 15 hingga 23  hari tanpa ada keterangan.

Sanksi yang akan diberikan, penurutan pangkat satu tahun dan penundaan gaji secara berkala.  Sementara untuk pelanggaran berat, tidak masuk kantor hingga 46 hari tanpa ada keterangan. ASN yang terbukti melakukan  pelanggaran itu dikenakan sanksi berat  berupa penurunan pangkat lima tahun, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Terkait data detail penerima sanksi, Titik menyatakan puluhan ASN itu berasal dari  sejumlah SKPD. Salah satunya yang paling  banyak yaitu dinas pendidikan (disdik)  dan dinas kesehatan (dinkes). Dua instansi  itu merupakan SKPD yang memiliki ASN terbanyak sehingga banyak pula yang masuk catatan nakal.

Menurut Titik, pemberian sanksi dan pembinaan adalah tanggung jawab dari   SKPD terkait. ASN di sebuah instansi  diawasi secara berjenjang, termasuk pemberian sanksi. Hal itu sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kalau yang melakukan pelanggaran adalah  staf, yang memberikan sanksi eselon empat. Kalau yang melakukan pelanggaran disiplin adalah pejabat eselon empat, yang memberikan sanksi adalah pejabat eselon tiga.

”Begitu seterusnya,” jelasnya.  Namun, lanjut Titik, pihaknya tidak serta-merta memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.  Untuk memastikan penyebabnya, ASN bersangkutan dipanggil untuk dimintai  keterangan.

Jika tidak ada unsur kelalaian, apalagi bersedia memperbaiki perbuatannya, maka diberi kesempatan untuk berubah.  Pada 2016 pihaknya berkomitmen memperketat pengawasan. Namun, dia  berharap, tingkat kedisiplinan para abdi  negara semakin meningkat, sehingga ASN  nakal berkurang. (radar)