Desak Copot Kades Lapa Laok

Pelapor Raskin Datangi Komisi I DPRD

KOTA – Belum dicopotnya status jabatan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, dari genggaman Abd. Suud memantik emosi masyarakat. Pasalnya, pria itu sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) raskin.

Sejumlah warga yang merupakan pelapor mendatangi Komisi I DPRD Sumenep kemarin (30/3). Mereka meminta dukungan desakan pencopotan itu. Komisi I kemudian mendatangkan Kabagpemdes Setkab Ali Dafir selaku penanggung jawab mengenai pemerintahan desa.

Selain itu, dihadirkan Kabag Hukum Setkab Setiawan Karyadi. Mereka tiba di kantor dewan sekitar pukul 10.30. Sejumlah warga menuju ruang komisi I. Tidak lama kemudian, Ali Dafir hadir didampingi beberapa stafnya. Rapat terbatas itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Abdul Hamid Ali Munir.

Sejumlah anggota lainnya mengikuti rapat koordinasi tersebut tanpa ketegangan. Usai rapat, koordinator warga Moh. Jupri mengatakan, kedatangannya bermaksud meminta dukungan kepada dewan. Dia menilai, belum dicopotnya jabatan Kades itu melanggar Perbup Nomor 31/2014 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

”Harus patuh terhadap aturan,” katanya. Ali Dafir menyatakan, pemerintah tidak dapat serta merta melakukan pencopotan jabatan. Ada mekanisme yang harus dipatuhi. Khusus persoalan di Lapa Loak, pihaknya belum bisa berbuat banyak.

Pemkab tidak memiliki dasar untuk melakukan pemecatan. Jika salinan putusan dari pengadilan tipikor diterima, pemkab akan mengeksekusi. Yakni, melakukan pemecatan sementara terhadap Kades terlilit hukum tersebut. ”Saya minta salinan laporan kepada pelapor juga belum memiliki,” katanya.

Mantan camat Batuan itu meminta bantuan kepada pelapor untuk mendapatkan salinan. Sebab, hanya dengan itu, pemkab memiliki dasar memecat Suud sebagai Kades. Pernyataan serupa disampaikan Abdul Hamid Ali Munir. Jika salinan putusan tersebut turun, dewan juga akan turut mendesak pemecatan sementara itu. Sebab, negeri ini adalah negara hukum yang semua penduduknya harus patuh dan taat terhadap hukum.

Kasus raskin Desa Lapa Laok dilaporkan warga Agustus 2014. Warga menuding, bantuan itu diselewengkan aparat desa dengan cara tidak direalisasikan. Pada 2015, Abd. Suud, Kades setempat, ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa waktu lalu Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis satu tahun penjara. Namun, yang bersangkutan tidak ditahan. (radar)