BOS Madin Rp 6 Miliar

Penerima Harus Punya Akta Notaris yang Disahkan Kemenkum HAM

KOTA – Anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah diniyah (madin) di Sumenep mencapai Rp 6 miliar  pada 2016. Anggaran itu jauh lebih besar  daripada 2015 yang hanya Rp 1,9 miliar. Dana BOS madin cukup fantastis.

Hal  itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Kadarisman kemarin (2/3). Dana tersebut berasal  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Kadarisman menyatakan, agar BOS  madin cair, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satunya, madin memiliki akta notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum HAM). Pada 2015, dana BOS madin tidak dapat dicairkan. Penyebabnya, calon penerima tidak mempunyai akta notaris.

Padahal, berdasar aturan, penerima BOS madin adalah lembaga yang berbadan hukum. Sebelum mencairkan dana BOS madin 2016, disdik dituntut selektif menentukan  calon penerima. Calon penerima yang tidak memenuhi syarat dipastikan  tidak mendapat bantuan tersebut. Sebab,  jika salah, risikonya besar.

Persyaratan lain yang juga harus dipenuhi, lembaga calon penerima BOS madin 2016, pada tahun sebelumnya, penerima tidak  memperoleh bantuan serupa. Sebab, BOS madin tidak boleh diberikan secara berturut-turut kepada satu lembaga.

”Kalau tidak memenuhi syarat, kami  tidak mungkin mencairkan dana BOS  madin,” tegas Kadarisman. Karena itu, dia meminta, calon penerima segera memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. ”Tahun ini kami optimistis bisa maksimal,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kasi Madrasah  Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Sumenep Mohammad Yasin mengatakan, jumlah BOS madin untuk setiap lembaga tidak sama. Yakni, berdasar  pada jumlah anak didik. Yasin berharap, tahun ini realisasi bantuan BOS madin tidak terkendala seperti pada 2015. Mengingat, bantuan tersebut  sangat dibutuhkan demi menunjang  kegiatan-kegiatan di madin.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim menilai, persyaratan lembaga memiliki akta notaris yang disahkan Kemenkum  HAM terlalu berat. Mestinya, kata dia, madin  cukup mempunyai akta yayasan. ”Saya berharap, pemerintah mempermudah  persyaratan BOS madin,” ucapnya.

Sebab, banyak lembaga pendidikan diniyah yang belum memiliki akta notaris yang disahkan  Kemenkum HAM. Sementara dana bantuan itu sangat dibutuhkan untuk operasional setiap hari. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • bos madin 2016
  • bos madin sampang madura
  • pencairan bos madin di kabupaten sampang molor
  • pencairan dana bosmadin kab sampang 2016
  • syarat pencaoran madin