Sumenep|15 Maret 2013 5:30 am

Belasan PNS Ajukan Izin Nyalon Kades

K O T A – Momentum pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun  ini menjadi daya tarik bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Jajaran PNS di lingkungan Pemkab Sumenep misalnya, banyak yang mengajukan izin ke bupati Sumenep untuk menjadi calon Kades (kepala desa). Sekkab Sumenep Hadi Soetarto kemarin (14/3) menuturkan, tidak ada persoalan kalau sebagian abdi negara itu mengajukan diri menjadi calon Kades.

Selama, ketentuan terkait dipenuhi. Seperti, mereka memproses perizinannya dari instansi tempat berdinas sampai ke bupati. Kalau di kecamatan, harus melalui kecamatan. Kemudian, perizinan ke bupati tersebut diproses melalui Sekkab. Lalu disampaikan ke bupati. Mantan kepala bappeda ini menegaskan, setelah dikaji oleh bupati, surat izin tersebut kemudian diturunkan. Hanya, lanjut Atok- sapaan akrabnya, proses itu dilakukan kalau persyaratan dari bawah lengkap.

”Seperti keterangan dari instansi tempat berdinas,” tuturnya,  ketika ditemui di Pemkab Sumenep kemarin.Sekkab mengimbau, agar mereka yang ngurus perizinan  ke bupati lebih awal. Sehingga, tidak terjadipersoalan ketika kadang izin turun tapi pendaftaran  berakhir. PanitiaPilkades, tambah Sekkab memiliki kewenangan berupa waktu proses pendaftaran. Jadi, panitia kalau menutup pendaftaran tapi izin ke PNS yang akan nyalon belum turun, jangan salahkan panitia dan pemberi izin. ”Jadi, pemohon izin harus lebih awal mengurus,” ujarnya.

    

Sementara itu, menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) R. Titik Suryati, proses  izin adalah persyaratan mutlak. Ya, terhadap PNS yang berminat nyalon Kades. Hal itu, lanjut Yatik-sapaan akrabnya, sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2008 yang berisi tentang pedoman bagi PNS yang salah satunya akan mencalonkan diri sebagai Kades.  Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura dari BKPP Sumenep, ada 18 PNS hingga kemarin yang telah mengurus izin. 10 orang izinnya telah keluar, 6 orang masih proses,  kemudian 2 orang baru masukpermohonannya. Termasuk ada salah satu PNS yang menjabat sekcam di kepulauan minta izin untuk menjadi calon Kades. (radar)

Berita yang terkait :

  • MANDING – Aktivitas penambangan galian C di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, tidak terlihat sejak awal 2015. Itu menyusul kebijakan pengeluaran izin yang dikeluarkan pemprov. Akibatnya, warga desa setempat banyak yang kehilangan mata pencaharian. Aktivi ...

  • KOTA-Hari pertama masuk kerja pascalibur bersama Rabu (2/1) lalu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep menggelar inspeksi mendadak (sidak). Hasilnya, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) diketahui absen. Selanjutnya, para PNS yang bolos dilaporkan ke ...

  • KOTA – Ketentuan baru tentang izin pertambangan yang harus diurus ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sejak 2015 mendapat respons wakil rakyat di DPRD Sumenep. Anggota dewan meminta pengeluara  izin harus dikaji secara matang terlebih dahulu. Anggota Kom ...

  • KOTA – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumenep belum bisa berbuat banyak terkait maraknya alat peraga kampanye (APK) menjelang Pilkada Sumenep 2015. Sebab, saat ini belum ada calon secara resmi yang mendaftar dan disahkan KPU sebagai kandidat. Zamrud Khan, ang ...

  • KOTA-Banyaknya indikasi pendirian tower yang tidak mematuhi proses perizinan membuat kalangan dewan berang. Kemarin (2/4), Komisi A DPRD Sampang memanggil kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal (KP3M). Mereka dimintai pertanggungjawaban terkait izin gangguan (HO) ...

Komentar

Comments