Warga Gugat Disdik ke Pengadilan

Mediasi Digelar tanpa Kuasa Hukum Penggugat

KOTA – Warga Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Sabidin, 45, menggugat Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang  ke pengadilan negeri (PN).  Gugatan itu berkaitan dengan tanah milik penggugat yang kini ditempati SDN Paopale Laok VII, Ketapang.

Sabidin memilih menyelesaikan lewat meja hijau lantaran merasa ditipu Kepala SDN Paopale Laok VII Amir Mahmud. Ceritanya, pemilik tanah, Sabidin, mau tanah seluas 890 meter persegi miliknya ditempati SDN tersebut. Sebab, pada 5 Mei 2012, Amir Mahmud berjanji akan mengganti tanah penggugat dengan tanah di lokasi lain.

Ternyata, tanah pengganti yang dijanjikan milik warga  lain, yakni Pak Lamsida/Lamsidin,  yang juga warga setempat. Bukan milik dinas pendidikan selaku atasan SD tersebut. Karena merasa ditipu dan tidak mengindahkan rembukan, akhirnya Sabidin menggugat ke PN Sampang.

Sebab,  setelah dicek secara yuridis, status dan identitas tanah yang ditukarkan tidak tercantum di dalam buku C desa. ”Kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa saat itu,” kata Kuasa Hukum Penggugat Mukhlisin kemarin (24/3).

Berdasarkan buku C desa itu, data tukar guling yang ditunjukan kepada kliennya tersebut dulu pernah ditempati SDN lama. Statusnya bernama Buk Dul Latif dengan persil 37 C Kohir  445. ”Begitu dilihat di buku C saat ini, tidak ada identitas itu. Yang ada lamsida/lamsidin persil 37 a dan 37 b,” terangnya.

Akhirnya, kasus itu lanjut ke pengadilan. Sidang perdana digelar kemarin. Dalam sidang  perdana kemarin, hakim memanggil pihak penggugat dan tergugat. Penggugat menguasakan perkara itu kepada kuasa hukumnya, Mukhlisin. Sementara tergugat yang datang ke pengadilan adalah kepala UPT Disdik Ketapang.

Agenda sidang kemarin adalah mediasi. Ironisnya, dalam mediasi, majelis hakim langsung memutuskan untuk memulai sidang mediasi, tanpa menunggu kuasa hukum penggugat. Padahal, penggugat sudah menguasakan penuh perkara itu ke kuasa hukumnya.

”Jika mau fair dan adil, seharusnya menunggu kuasa hukum. Untuk itu, sebagai kuasa hukum penggugat, saya minta perkara ini tetap lanjut. Agar  keadilan dan kebenaran dapat terungkap dalam sidang,” tandas Mukhlisin.

Humas PN Sampang Darmo  Wibowo mengatakan, sidang awal agendanya memang mediasi antara penggugat dengan  tergugat. Tujuannya, mencari kesepakatan sebelum perkara lanjut pada sidang selanjutnya.

”Prosedurnya memang seperti itu (mediasi, Red). Waktu yang  kami berikan selama 40 hari.  Dari waktu 40 hari itu akan kami  maksimalkan sesuai kesepakatan  kedua pihak,” jelasnya.  Secara terpisah, Kepala Disdik  Sampang Heri Purnomo menyatakan, seharusnya, gugatan yang diajukan penggugat ditujukan kepada pemkab. Sebab, aset berada di dispendaloka. Pihaknya hanya  mengurus belajar mengajar.

”Seharusnya, bagian aset pemkab. Kalau kami pada dasarnya senang saja. Putusan pengadilan akan jadi payung hukum.  Kalau misalkan kami kalah, kami anggarkan tahun berikutnya,” katanya. (radar)