Ulama Lurug Pemkab

Minta Cabut Hak Politik Pegawai Terlibat Narkoba

KOTA – Peredaran obat-obatan terlarang di Sampang semakin merajalela. Kemarin (8/3), belasan ulama dari Kecamatan Omben  mendatangi kantor Pemkab  Sampang. Para ulama itu mendesak pemkab segera bergerak  cepat untuk meminimalisasi  banyaknya generasi muda yang  terjerat korupsi.

Sejumlah-ulama-dari-Kecamatan-Omben-beraudiensi-di-Aula-Pemkab-Sampang-kemarin.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura, sedikitnya ada 19  orang yang mendatangi kantor  pemkab. Mereka datang sekitar pukul 15.36 dan ditemui  oleh Wakil Bupati (Wabup)  Fadhilah Budiono yang juga  kepala Badan Narkotika Kabupaten  (BNK) Sampang.

Selain  itu, para ulama juga ditemui  Sekkab Puthut Budi Santoso. Mereka mendesak dan memberikan dukungan kepada pemerintah  untuk bisa melakukan tindakan dan bekerja sama.  Sebab, narkoba mulai masuk ke  pesantren.

Mereka mengaku miris dan prihatin. Mereka juga meminta Pemkab  Sampang menindak tegas  terhadap pegawai dan aparatur desa yang terbukti mengonsumsi narkoba. Jika bisa, langsung dipecat agar memberikan efek jera.

Perwakilan ulama Kecamatan  Omben Nur Kholis mengatakan,  kedatangannya ke kantor  pemkab untuk memberikan dukungan pemberantasan narkoba. ”Kami juga memberikan motivasi kepada Kades,” jelasnya usai audiensi.  Pihaknya meminta, jika sudah  ada putusan dari pengadilan,  pegawai ataupun perangkat desa harus mendapatkan  hukuman.

”Kami mengusulkan supaya ada penyempurnaan  di perbup. Misalkan penegasan agar dicabut  hak politiknya,” tegasnya. Terpisah, Fadhilah Budiono mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan  pihak terkait. Termasuk akan  bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya agar Sampang menjadi kota bersih.

”Penghapusan hal politik  bagi pejabat atau Kades dari hak politiknya belum bisa dilakukan.  Itu sudah diatur di pergub. Upaya meminimalisasi  peredaran narkoba akan dilakukan  semaksimal mungkin,” jelasnya. (radar)