Ulama Berupaya Jegal Pelantikan Kades

M. Rois Akan Dilantik Terpisah

KOTA – Tertangkapnya Kepala Desa (Kades) Madulang, Kecamatan Omben, M. Rois oleh Polres Pamekasan beberapa  waktu berbuntut panjang. Sejumlah ulama di Sampang mendatangi kantor pemkab setempat   kemarin sore (16/12).

Sejumlah-ulama-usai-menghadiri-pertemuan-tertutup-di-kantor-Pemkab-Sampang-kemarin-sore.

Mereka berusaha menjegal Kades yang  diduga tertangkap nyabu itu agar tidak dilantik. Sayangnya, pertemuan tokoh ulama dengan jajaran pemkab tertutup di ruang aula mini kantor pemkab. Sejumlah awak media tidak diperbolehkan masuk  ke lokasi pertemuan.

Pertemuan tersebut melibatkan jajaran forum  komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan sejumlah pejabat teras di Sampang. Misalnya, Wabup Fadhilah Budiono dan Sekkab Puthut Budi Santoso. Sementara itu, Bupati   Sampang KH A. Fannan Hasib  tidak hadir dalam pertemuan tertutup tersebut.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura, sejumlah ulama yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, KH Syafiuddin, KH Muhaimin Abdul Bari, KH Mahrus, dan KH Syaiful Jabbar. Termasuk, sejumlah perwakilan ulama lainnya.

Mereka membahas pelantikan Kades yang akan digelar hari ini. Sejumlah ulama bersikukuh agar Kades terpilih Desa Madulang M. Rois tidak dilantik. Para ulama mempunyai sejumlah alasan dengan upaya penjegalan pelantikan  tersebut.

Salah satunya, Kades Madulang terlibat kasus  narkoba yang tertangkap basah  di Pamekasan beberapa waktu  lalu. Dengan demikian, sejumlah ulama meminta pemkab tidak  melantik Kades dimaksud yang rencananya dilantik bersama puluhan Kades lain hari ini.

Pertemuan berlangsung sekitar  satu jam lebih dan dijaga ketat   oleh sejumlah petugas. Baik dari kepolisian maupun satpol PP  yang bertugas di kantor pemkab. Berselang satu jam, pertemuan selesai dan sejumlah ulama keluar  dari ruangan.

Pengasuh Pondok Pesantren  Darut Tauhid, Kecamatan Omben, Syaiful Jabbar mengungkapkan, dalam pertemuan   sudah dihasilkan  keputusan. Kades Madulang bisa dilantik hari ini, namun di tempat terpisah. Dalam keputusan itu pula, setelah  dilantik, Kades Madulang  berencana dinonaktifkan.

”Tetap akan dilantik karena  pihak pemkab terkendala aturan untuk menggagalkan pelantikan,”  ucapnya. Syaiful Jabbar mengatakan, keputusan itu di luar keinginan ulama. Sebab, para ulama menginginkan Kades Madulang  tidak dilantik. Tapi, pihaknya  mengaku menghargai proses   hukum. Karena itu, pelantikan tetap terlaksana.

”Saya berharap, pemkab menepati janjinya. Setelah pelantikan  akan dilakukan nonaktif,”  ucapnya usai pertemuan.   Pihak Pemkab Sampang tidak  ada yang bisa dimintai keterangan.  Fadhilah Budiono menolak memberikan keterangan soal hasil pertemuan kemarin.

”Untuk sementara, tidak ada komentar.  Tunggu saja besok,” katanya singkat. Kapolres Sampang AKBP Budi Mulyanto juga menolak  memberikan keterangan hasil  pertemuan itu. Pihaknya mengaku  hanya berfokus pada  pengamanan saat pelantikan.

”Kami hanya bertugas mempersiapkan  keamanan. Kalau  masalah hasil pertemuan barusan,   saya tidak berhak menjawab,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi  I DPRD Sampang Moh.  Hodai mengatakan, pelantikan tetap bisa dilakukan kepada  seluruh Kades terpilih.

Menurut dia, hal tersebut sudah aturan. Namun, jika dalam proses hukum Kades Madulang  terbukti bersalah, pemkab bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan. ”Jika pasca  pelantikan ada masalah, silakan pemkab memberhentikan,” tegasnya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • carok madulang
  • carok madulang omben sampang
  • ketua dprd sampang tentang pjs kembangjeruk
  • penangkapan narkoba klebun rois
  • sampang ada carok waktu klebunan kemaren
  • Sejarah Madulang
  • videocarokmadulangsampang