Tujuh Anak Huni Rumah Perlindungan Sosial

KOTA – Lima dari tujuh penghuni rumah perlindungan sosial (RPS) merupakan anak bermasalah dengan hukum (ABH).  Meski menjadi tersangka dan  divonis bersalah oleh pengadilan, mereka tidak dipenjara seperti narapidana (napi) umum.

Anak-anak bermasalah dengan hukum itu ditempatkan di RPS. Mereka mendapatkan pelayanan dan penanganan dari  tenaga terlatih. RPS di Sampang  baru dibuka 2015. Dengan demikian, pengelola RPS mesti  berjuang keras agar dipercaya  masyarakat.

ABH perlu mendapat bimbingan rohani yang benar sesuai dengan standard operating procedure  (SOP). ”Kami meminta tim memaksimalkan pembinaan dan penanganan di RPS,” kata Ketua  Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana kemarin (15/9).

Sesuai dengan SOP, dinsosnakertrans melalui RPS serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Sampang berkewajiban menangani anak dan perempuan  korban kekerasan. Petugas yang   tersedia harus tenaga terlatih.

Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinsosnakertrans Sampang Syamsul Arifin menyampaikan, ada tujuh anak usia 11-17 tahun yang menghuni RPS. Lima anak merupakan ABH dan  dua lainnya ialah anak telantar. Seminggu sekali, anak-anak itu  mendapat bimbingan dari tenaga   konseling.

Tak hanya itu, ABH juga mendapatkan bimbingan rohani dan  pendampingan hukum dari tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Itu sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.   Pasal 30 menjelaskan tentang penangkapan dan penahanan  anak.

Anak yang ditangkap atau ditahan wajib ditempatkan di  ruang khusus seperti RPS. Sesuai dengan UU tersebut, meski menjadi pelaku atau tersangka kasus kriminal, anak tetaplah korban dari lingkungan atau lainnya.  (radar)