Retribusi Parkir Srimangunan Bodong

Masa Kontrak Habis, Gunakan Karcis 2014

KOTA – Selama tiga hari terakhir, secara diam-diam parkir khusus Pasar Srimangunan Sampang sudah ada
yang mengelola. Setelah dikroscek ke  lokasi oleh Komisi II DPRD Sampang, diketahui pengelolanya tidak berizin alias bodong. Terbukti, pengelolaan yang dilakukan sejumlah juru parkir (jukir) kemarin (21/3) tidak dilengkapi dengan karcis resmi.

Pengelolaan parkir tersebut belum mengantongi izin resmi dari dispendaloka maupun dishubkominfo. Sementara komisi II meyakini, sudah ada pengalihan pengelola parkir dari dishubkominfo ke dispendaloka. Bahkan pengalihan tersebut ditengarai sudah ada aturannya.

Karcis yang digunakan  jukir di Pasar Srimangunan kemarin menggunakan karcis tahun 2014. Ketua Komisi II DPRD Sampang Moh. Nasir mengatakan, pengelolaan parkir di Srimangunan sudah jelas bodong. Sebab hingga kemarin belum ada izin resmi dari pihak pemerintah. Terlebih CV Anita Jaya yang sebelumnya memenangi kontrak sudah habis kontraknya.

”Parkir yang baru dikelola itu bisa dikatakan bodong. Sebab belum mengantongi izin dari pemerintah,” katanya. Moh. Nasir menegaskan, pihaknya sudah membaca aturan terbaru. Bahwa pengelolaan parkir khusus dikembalikan kepada dispendaloka.

Dispendaloka adalah pengelola Pasar Srimangunan. Sehingga tidak dibenarkan jika CV Anita Jaya melanjutkan pengelolaan parkir. Anggota Komisi II DPRD Sampang Shohebus Sulton juga membenarkan jika parkir yang dikelola baru-baru ini bodong.

Sebab bentuk kerja sama pengelolaannya tidak jelas. Kontrak CV Anita Jaya sudah selesai sebelum kebakaran pasar terjadi. ”Jika memang tetap menyetor ke dishubkominfo harus jelas. Sementara dishubkominfo mengaku tidak berwenang mengelola parkir,” katanya.

Direktur CV Anita Jaya Raki Susanto ketika dimintai keterangan mengatakan, pihaknya tidak melanggar aturan. Pihaknya melanjutkan komitmen dengan dishubkominfo sebelum kebakaran terjadi. ”Kontrak kami memang habis. Tapi dalam keputusannya kami tetap berhak mengelola parkir sampai ada penunjukan baru,” katanya.

Diakuinya, pengelolaan parkir sudah dilakukan sejak Sabtu (19/3). Sebelum melanjutkan, pihaknya sudah berkali-kali ke dispendaloka dan dishubkominfo. Tapi kedua pihak saling lempar. Sehingga pihaknya tetap mengelola parkir dengan sistem pembayaran Rp 3.360.000 setiap minggu ke dishubkominfo.

”Kami melanjutkan seperti dahulu. Dengan menyetor sebesar Rp 3.360.000 kepada dishubkominfo. Targetnya selama satu tahun setengah sebesar Rp 248 juta. Untuk sementara kami pakai karcis lama. Biasanya kami membuat karcis sendiri,” katanya.

Sementara itu, Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sampang Moh. Fadeli tidak berhasil dimintai keterangan. Didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak ada. Bahkan konfirmasi melalui telepon genggamnya tidak tersambung. Terakhir dihubungi melalui pesan singkat, tidak ada balasan. (radar)