Ratusan Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak

Tunggakan Rp 52.557.820

KOTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang ternyata tidak patuh terhadap undang-undang. Pasalnya, pemkab menunggak pajak kendaraan dinas hingga puluhan  juta. Sementara itu, jumlah kendaraan  yang tidak membayar pajak diketahui  berjumlah 257 selama 2015.

Sejumlah-kendaraan-pelat--merah-diparkir-di-halaman-kantor-Pemkab-Sampang-kemarin-siang.

Kendaraan yang pajaknya belum  lunas terdiri atas berbagai macam  kendaraan. Perinciannya, mobil penumpang  (Sedan, Jeep, dan Station  Wagon) sebanyak 11 dari jumlah  total 249 kendaraan. Mobil barang (truk dan pikap) 15 dari 85 kendaraan.

Kendaraan roda dua sebanyak 231 dari jumlah total 2.228 kendaraan. Sesuai dengan data Samsat Sampang, mobil berpenumpang mempunyai  tunggakan Rp 13.436.000. Seharunya, pemerintah membayar pajak Rp 182.122.000.

Mobil barang memiliki tunggakan pajak Rp 18.289.600 dari  total pajak yang seharusnya Rp  77.387.700. Untuk kendaraan roda  dua, tunggakannya Rp 20.832.220 dari total Rp 126.849.000. Dengan  demikian, total tunggakan pajak yang belum dibayar secara keseluruhan mencapai Rp 52.557.820.

Kepala Administrasi Pelayanan (Adpel) Samsat Sampang M. Mahmud mengatakan, pihaknya sudah bersosialisasi kepada kepala satuan  kerja perangkat daerah (SKPD) dan  camat di Sampang. Tujuannya, meminimalkan kendaraan dinas yang  belum membayar pajak.

”Padahal,  untuk kendaraan dinas sudah dianggarkan,”  ujarnya kemarin (14/1).  Pihaknya berencana, pada 2016 akan diberlakukan gateway atau perpanjangan pajak kendaraan lewat SMS. Perpanjangan kendaraan lewat SMS itu, jelas dia, nantinya  dimintai nomor telepon yang bisa  dihubungi.

Dengan begitu, jika sudah  jatuh tempo, pembayaran akan  diberitahukan melalui SMS.  ”Sekitar 20 samsat di Jawa Timur  sudah memberlakukan. Kalau  Sampang masih belum. Informasi  dari pusat, kalau tidak hari ini (kemarin, Red) besok (hari ini, Red) alatnya datang dan akan dipasang,” paparnya.

Secara terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Sampang Fadhilah Budiono saat diwawancarai menyatakan, banyaknya kendaraan yang nunggak pajak disebabkan kendaraan yang rusak. Selain itu, belum ada penghapusan terhadap kendaraan yang rusak tersebut.

”Coba saja lihat di belakang kantor Dishubkominfo Sampang itu, kan banyak. Izin penghapusannya  itu belum keluar,” bebernya. Fadhilah mengakui, untuk kendaraan  dinas, sudah ada anggaran perawatan  dan perpanjangan pajak. Pihaknya  meminta, seluruh SKPD dan pihak  kecamatan membayar pajak kendaraan tepat waktu. ”Harus  dibayarlah.  Itu kan sudah ada anggarannya semua,” pintanya. (radar)