Petani Sepakat Tolak Impor Garam

KOTA – Penolakan terhadap Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 125/M-DAG/ PER/12/2015 tentang ketentuan impor garam semakin solid di  Sampang. Sejumlah pelaku garam  di Kota Bahari sepakat menolak aturan yang dinilai tidak  berpihak kepada petani.

Garam-rakyat-masih-banyak-yang-belum-terserap-seperti-di-tempat-penimbunan-garam-di-Desa-Aeng-Sareh,-Kota-Sampang.

Bahkan, mereka sepakat akan melakukan aksi penolakan besar-besaran di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sejumlah petani dan pedagang  garam di Sampang melakukan  pertemuan Senin malam (8/2).  Sedikitnya, 30 perwakilan petani  dan pedagang melakukan jajak  pendapat.

Salah satunya, menyikapi adanya permendag  baru.  Hasilnya, pertemuan itu menghasilkan  dua keputusan. Antara lain, menolak permendag karena dinilai merugikan garam rakyat. Selain itu, mereka akan menuntut Kemendag untuk mencabut permendag baru yang disahkan  29 Desember 2015.

Hari ini mereka bakal melaksanakan pertemuan  dengan pelaku garam  se-Madura di Sampang. Tujuannya, dalam rangka konsolidasi soal rencana aksi ke Jakarta. Direncanakan, aksi tersebut  dilakukan akhir bulan ini.

Ketua Kerukunan Pemilik Lahan Tambak Garam Sampang  Moh. Yanto menyatakan, rencana  aksi protes itu berawal dari  kekesalan petani garam. Sebab,  sudah 10 hari lebih mereka melayangkan  surat ke Kemendag  dan Komisi VI DPR RI. Namun, belum ada respons.

”Kami akan lakukan protes. Permendag benar-benar merugikan kami,” katanya kemarin (9/2). Alasan penolakan terhadap permendag, ujar dia, sangat mendasar. Sebab, dalam Permendag Nomor 125/M-DAG/ PER/12/2015, tidak diatur tata  niaga garam rakyat. Salah satunya, tidak ada aturan yang mengikat tentang penyerapa  garam rakyat.

Dia mengakui, pihak petani dan pedagang sangat kecewa dengan keputusan pemerintah. Sebab, garam konsumsi pun akan diimpor. Petani terancam tidak bisa memproduksi garam lagi lantaran akan kalah saing dengan impor garam konsumsi  yang dilegalkan.

”Ini sangat menguntungkan importir. Sebab, tata niaga garam rakyat tidak diatur,” ungkapnya. Secara terpisah, Anggota Komisi  II DPRD Sampang Shohebus  Sulton juga mendukung rencana  protes petani. Menurut dia,  harus ada kejelasan regulasi  baru tentang impor garam.

Hingga  saat ini, tidak ada sosialisasi  mengenai aturan baru itu.  ”Kalau dibiarkan, ini akan  membunuh ekonomi petani garam. Kami mendukung jika  petani menolaknya dengan cara  protes,” jelasnya. (radar)