Pembebasan Lahan Jalan di Tempat

Jumlah SD Bersengketa Tak Berkurang

KOTA – Kinerja tim pembebasan sengketa lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang belum terlihat. Sudah hampir setahun, pembebasan lahan SD bersengketa jalan di tempat. Dari 38 SD yang lahannya bersengketa, belum ada satu pun yang selesai.

Kedaraan-melintas-di-depan-kantor-Dispendaloka-Sampang-kemarin.

Akibatnya, jumlah SD bermasalah tidak berkurang sejak tahun lalu. Sekretaris tim pembebasan sengketa lahan, Anang Djoenaidi, tidak menampik, pihaknya belum membebaskan satu pun lahan SDN  bersengketa. Dia berdalih keterbatasan data dan barang bukti.

”Jika bukti kepemilikan lahan minim, kami kesulitan,” katanya kepada wartawan kemarin (22/11).  Dia menjelaskan, pemkab sering  melakukan rapat dengan warga yang mengklaim lahan SD. Namun, belum menemukan solusi yang  disepakati bersama. Sebab, kedua  pihak sama-sama punya bukti.

”Yang mengklaim hanya punya bukti pajak, sementara kami hanya punya bukti administrasi bangunan sekolah,” jelasnya. Jalan keluarnya, kata Anang,  pemkab harus melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga yang mengklaim. Dengan demikian,  status lahan sengketa bisa diselesaikan dengan baik.

”Kami akan memfasilitasi antara pemkab dan masyarakat yang mengklaim miliknya,” ucap Anang. Sementara itu, menurut Kabid Pengelolaan Aset Pemkab, Dispendaloka  Sampang, Bambang Indra Basuki, munculnya sengketa lahan puluhan SD disebabkan pemerintah  yang tidak pernah punya bukti kepemilikan lahan sekolah. Yang ada hanya bukti bangunan.

”Kelemahan kita memang terletak pada bukti kepemilikan,” katanya. Dia menerangkan, mereka (warga, Red) yang mengklaim hanya bisa membuktikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Menurut Bambang,  SPPT tersebut bukan berarti sebagai bukti kepemilikan lahan.

”SPPT itu bukanlah sebagai bukti yang sah kepemilikan lahannya atau bukti pendirian bangunan sekolah. Pemilik lahan mengotot bahwa lahan SDN tersebut sebagai  lahan yang diwariskan oleh sesepuh,”  ujarnya. (radar)