Pansus Bakal Godok LKPj 2015

Tidak akan Gegabah Memberikan Penilaian

KOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menggelar paripurna nota penjelasan laporan keterangan  pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2015. Dalam sepekan, DPRD mengagendakan akan menggodok LKPj melalui kelengkapan dewan di internal pansus.

Pantauan Jawa Pos Radar  Madura, paripurna sedikitnya  dihadiri 38 wakil rakyat. Mereka mendengarkan langsung nota penjelasan yang dibacakan  langsung oleh KH. A. Fannan  Hasib. Secara bersamaan, dalam paripurna juga disahkan pembentukan pansus untuk  membahas isi LKPj 2015.

Ketua Pansus Pembahasan LKPj 2015 Rahmad Hidayat mengatakan, pihaknya secara  rinci akan membahas isi LKPj. Salah satunya akan mengevaluasi laporan dan kondisi sebenarnya.  Pihaknya akan membelejeti  laporan eksekutif yang sudah dikerjakan selama 2015.

”Kami akan mengevaluasi, apakah laporan sesuai dengan di lapangan atau tidak,” katanya  usai paripurna. Namun, pihaknya tidak mau terburu-buru dalam memberikan penilaian. Pihaknya menunggu perkembangan dalam pembahasan. Sehingga pihaknya belum memastikan apakah ada kejanggalan atau kesalahan dalam LKPj.

Termasuk  dugaan adanya kekeliruan di laporan. Rahmad menyatakan akan  mendalami materi terlebih dahulu. Pihaknya juga akan membahas di internal pansus sebelum mendatangkan sejumlah pihak terkait. ”Kami akan pelajari di internal pansus terlebih dahulu, paling  lama seminggu. Setelah selesai, kami akan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Pihaknya akan memanfaatkan waktu yang sangat minim tersebut. Dalam 20 hari pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi pansus. Sehingga ada perbaikan dari pemkab dalam penyusunan dan realisasi program pembangunan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan,  rekomendasi pansus tidak  hanya berupa sorotan. Namun juga berbentuk solusi dan pendapat. Dengan begitu, Sampang diharapkan bisa  meraih penghargaan wajar  tanpa pengecualian (WTP).

Menurutnya, selama seberapa tahun terakhir, Sampang hanya mendapat penghargaan wajar dengan pengecualian (WDP). ”Kita berkewajiban turut membangun Sampang sebagai mitra pemerintah. Kami akan membantu mendorong pemkab guna mendapatkan  WTP,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati KH. A. Fannan Hasib pada paripurna kemarin mengatakan, pemkab sudah maksimal meningkatkan pembangunan. Bahkan dikatakan, sudah ada beberapa indikator perkembangan pembangunan. Salah satunya peningkatan pelayanan dalam setiap sektor.

”Dalam beberapa tahun terakhir Sampang mengalami  perkembangan dari berbagai sektor. Sesuai visi misi, kami  akan terus berupaya membangun Sampang,” katanya saat sambutan. (radar)