Layanan Kesehatan Permainkan Peserta BPJS

Uang Pembelian Obat Kerap Tidak Diganti

KOTA – Pelayanan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) menuai sorotan. Layanan kesehatan itu dituding sering mempermainkan peserta BPJS  Kesehatan. Modus operandinya, uang pembelian obat di apotek kerap tidak diganti atau diklaimkan ke BPJS. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana kemarin (24/9).

Persoalan tersebut merupakan hasil temuannya saat melakukan inspeksi mendadak  (sidak) di beberapa puskesmas. Amin memang banyak mendapatkan laporan itu. ”Seharusnya, masyarakat yang masuk kepesertaan BPJS bebas semuanya. Baik rawat jalan atau rawat inap dan obat-obat yang dibutuhkan,” ujarnya.

Namun, yang terjadi, lanjut Amin, pasien sering mengeluarkan uang untuk membeli obat di apotek. Hal itu dilakukan ketika obat yang dibutuhkan tidak tersedia di puskesmas atau rumah sakit. Pihak puskesmas atau rumah sakit biasanya menyuruh keluarga pasien membeli obat ke apotek.

Nah, di sanalah keluarga pasien harus mengeluarkan uang untuk membeli obat. Masalahnya, setelah pasien   hendak pulang, uang pembelian obat yang dikeluarkan pasien tidak diganti atau  diklaimkan ke BPJS. Dia menduga, obat-obatan itu justru diklaim oleh pihak puskesmas atau rumah sakit tanpa sepengetahuan pasien. Dengan  demikian, uang yang seharusnya diberikan kepada pasien masuk kantong pribadi.

”Kalau tidak dikembalikan, lalu apa gunanya mengikuti BPJS? Padahal, mereka seharusnya mendapat layanan gratis. Saya mencurigai sudah diklaimkan ke BPJS, tapi uangnya tidak dikembalikan kepada  pasien,” ujar Amin. Di sisi lain, hal itu terjadi lantaran peserta BPJS tidak mengetahui ketentuan tersebut.

Amin meminta pihak puskesmas atau  rumah sakit tidak memanfaat- kan keawaman masyarakat. Setiap pasien yang mengikuti program BPJS Kesehatan harus diberi pemahaman.  Politikus PPP itu juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes)  Sampang mengambil langkah  tegas terkait persoalan tersebut.

Selain peneguran, harus ada sanksi tegas. Sebab, hal itu  berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat.  ”Waktu sidak, kami mengikutsertakan dinkes selaku atasan  puskesmas. Dengan begitu,  mereka mengerti praktik-pratik  di lapangan. Jadi, sistem di puskesmas harus dibenahi karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Politikus asal Kecamatan Camplong itu meminta, pengadaan obat di dinkes disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, obat-obatan yang dibutuhkan pasien terpenuhi. ”Informasinya, selama ini pembelian obat tidak berdasarkan prioritas kebutuhan  masyarakat. Form kebutuhan  obat ternyata ada yang diisi lengkap dan ada yang tidak   lengkap,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Namun, menurut dia, jika apotek tidak  bekerja sama dengan BPJS atau dokter keluarga, memang tidak  bisa dibayarkan. ”Beli obatnya  memang di apotek,” singkatnya. (radar)