Desak Percepat Pengesahan 7 Raperda

KOTA – Tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) direncanakan akan dibahas pada Selasa (20/9). Kemudian, akan  diparipurnakan sehari setelahnya, yakni  Rabu (21/9). Pengesahan perda tersebut didesak agar dipercepat karena berkaitan  dengan perencanaan APBD 2017.

Aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka-Jatim) Tamsul meminta DPRD dan pemkab tidak lagi lelet dalam pembahasan  raperda tersebut. Sebab, pengesahan perda itu sudah dinilai lambat dari agenda  yang seharusnya. Apalagi yang dibahas  bukan raperda prioritas, melainkan raperda responsif yang sifatnya kurang mendesak bagi masyarakat.

Sementara raperda usulan, seperti raperda tentang perlindungan bagi lansia dan anak telantar tidak didahulukan. ”Ini sangat nyata kurang prorakyat. Seharusnya raperda itu didahulukan,”  kritik Tamsul kemarin (17/9).

Dia meminta agar pembahasan raperda  tersebut tidak lagi molor. Dengan begitu,  tidak ada lagi raperda yang tidak tuntas dibahas pada tahun yang direncanakan. Anggota Baperda Agus Husnul  Yaqin mengakui, raperda yang akan segera dibahas merupakan raperda responsif.

Yakni, respons dari peraturan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah pusat melalui undang-  undang atau peraturan yang ada. Dia mengaku, melalui desakan masyarakat, dewan optimistis tidak  lagi menyisakan PR di tahun berikutnya.

”Kami mohon maaf, pembahasan memang sangat lambat. Tapi, kami optimistis tahun ini tidak akan  ada lagi PR,” yakinnya.  Untuk diingat, pada 2016 ada 12  raperda yang masuk untuk segera  dibahas di DPRD Sampang. Raperda tersebut meliputi empat raperda usulan, enam raperda inisiatif, dan dua raperda sisa 2015 lalu. (radar)