Belasan Kendaraan Dinas Pemkab Sampang Raib

Komisi I Sebut Bisa Dipidanakan

KOTA – Sebanyak 14 unit kendaraan bermotor milik Pemkab Sampang hilang. Pada 2014, ada 2 unit kendaraan roda empat dan 7 unit  roda dua yang raib. Sedangkan pada 2015, sebanyak 5 unit kendaraan roda dua pelat merah hilang.

Wakil Bupati (Wabup) Sampang Fadhilah Budiono mengatakan, kendaraan dinas yang hilang harus diganti oleh pihak yang menghilangkan. Sesuai ketentuan, ganti rugi kendaraan dinas antara Rp 1,5 juta–Rp 6 juta untuk kendaraan roda dua dan minimal Rp 20 juta untuk kendaraan roda empat.

Dia menyampaikan, seharusnya kendaraan dinas digunakan dan di jaga dengan baik. Hilangnya 14 unit  kendaraan milik pemkab hendaknya dijadikan pelajaran oleh pegawai yang  diberi fasilitas mobil atau motor dinas. ”Kendaraan dinas yang hilang merupakan bukti kelalaian pegawai. Jangan   sampai terjadi lagi,” tegas Fadhilah.

Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh. Hodai mendesak pemkab bertindak tegas  terhadap oknum pegawai yang menghilangkan kendaraan dinas. Menurut  dia, hilangnya aset pemkab itu bisa dipidanakan. ”Pemkab harus tegas agar tidak ada kongkalikong untuk menghilangkan kendaraan dinas yang seharusnya dijaga dengan baik,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Sampang Moh. Nasir menyayangkan raibnya 14 kendaraan dinas. Dia menilai, kenyataan tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian pegawai dalam menjaga kendaraan dinas. ”Ini perlu dibahas. Masak mobil dinas bisa hilang tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Kabid Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang Bambang Indra Basuki menjelaskan, ganti rugi kendaraan dinas yang hilang sudah  dilakukan. Namun, ada yang belum lunas karena memang dicicil.Bambang mengatakan, ganti rugi kendaraan dinas yang hilang bisa dicicil selama dua tahun.

”SK pembebanan dari bupati untuk kendaraan yang hilang pada 2014 turun pada Oktober 2015. Sedangkan yang hilang pada 2015 kemungkinan bisa diselesaikan akhir September,” kata dia. Bambang menyatakan, hilangnya kendaraan dinas bukan disengaja.

Melainkan karena musibah yang dialami pegawai. Karena itu, langkah  yang dilakukan adalah mengganti  kendaraan yang hilang. ”Biaya yang  dibebankan sudah ada penyelidikan dari inspektorat,” ujarnya. Dia berharap tahun ini dan selanjutnya tidak ada kendaraan dinas milik pemkab yang hilang.

Dispendaloka akan melakukan sosialisasi kepada pegawai yang menerima fasilitas kendaraan dinas.Untuk kendaraan dinas roda dua,tidak ada biaya servis. Namun, untuk  kendaraan roda empat, semuanya  dibiayai pemerintah.

”Biaya servis kendaraan (roda empat) semuanya dari pemerintah. Makanya, kami   minta waspada dan maksimal memakai kendaraan dinas,” ucapnya. Dia menyebutkan, SKPD yang menghilangkan kendaraan dinas yaitu BKP4, KB, dinsosnakertrans, dan dishubkominfo. Pemerintah Desa Klobur, Kecamatan Sreseh juga menghilangkan kendaraan dinas. (radar)