Bantuan Kendaraan Tak Disalurkan

DKPP Berdalih Tidak Ada Penerima yang Layak

KOTA – Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang mendapat bantuan sembilan kendaraan roda tiga. Bantuan itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun anggaran 2015. Sayangnya,  kendaraan tersebut masih disimpan di Kantor Balai Latihan  Kerja (BLK) Sampang di Jalan Syamsul Arifin, kemarin (30/1).

Sembilan-kendaraan-roda-tiga-bantuan-Kementerian-Kelautan-dan-Perikanan-RI-belum-disalurkan-hingga-kemarin

Saat dikonfirmasi Jawa Pos  Radar Madura, Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLK  Sampang Bisrul Hafi mengatakan, kendaraan tersebut bukan  milik dinsosnakertrans. Tapi  milik DKPP Sampang.  ”DKPP menitipkan kendaraannya,  informasinya hanya  sebentar. Tapi sampai saat ini  masih di BLK,” katanya.

Terpisah, Kabid Kelautan DKPP Sampang Mohammad  Mahfud mengakui, kendaraan  tersebut milik DKPP. Dijelaskan, belum didistribusikannya bantuan itu karena belum ada  koperasi yang memenuhi syarat  untuk dijadikan penerima kendaraan  tersebut.

Diterangkan, penerima bantuan tersebut yakni koperasi yang memiliki anggota pengembangan usaha garam rakyat (pugar). Tapi, hingga  saat ini belum ada yang memenuhi  kriteria. ”Koperasi UD Alami memenuhi syarat, tapi  mereka menolak,” katanya.

Alasannya, Mahfud mengatakan, dikhawatirkan pemanfaatan kendaraan itu  kurang maksimal. Sebab, kendaraan itu untuk mengangkut  garam. Sementara lokasi tambak tidak bisa dilalui  kendaraan roda tiga. ”Jadi, alasan mereka takut  salah difungsikan atau asas  manfaatnya kurang maksimal,”  jelas Mahfud kepada Jawa Pos  Radar Madura.

Pihaknya mengakui jika kelompok pugar dan koperasi garam memang ada di Sampang.  Namun berhubung akses jalan  yang akan dilalui petani tidak memenuhi syarat, bantuan itu  tidak didistribusikan. Penerima  bantuan itu harus koperasi dan anggota pugar.

”Tapi sementara ini dari DKPP tidak memiliki nama penerima bantuan kendaraan roda tiga itu. Alternatifnya, kami kembalikan ke  pusat. Terserah pusat mau  digeser ke daerah lain atau bagaimana,” kilahnya.  Dikatakan, sembilan kendaraan  disimpan di BLK karena  DKPP tidak memiliki ruang  ataupun gudang penyimpanan.

Pihaknya khawatir bantuan rusak dan berkarat. Sehingga  dititipkan di BLK. Terpisah, anggota Komisi  II DPRD Sampang Sohebus  Sulton menyayangkan  terlambatnya penyaluran  bantuan tersebut. Seharusnya, DKPP mencari koperasi atau kelompok pugar yang memang memenuhi syarat.  Sehingga bantuan itu benarbenar  bermanfaat.

Sulton justru mempertanyakan kinerja DKPP jika beralasan tidak ada koperasi yang layak menerima. Seharusnya, kata Sulton, DKPP memiliki data koperasi yang bergerak di bidang garam. ”Ini sangat lucu. Kami sebagai  mitra kerja DKPP kecewa. Mereka seolah-olah tidak mau ribet dan pusing dengan bantuan itu,” kritiknya. (radar)