Air-Listrik Telan Rp 695 Juta

Anggaran Operasional Pemkab Setahun

KOTA – Biaya operasional yang  harus dikeluarkan Pemkab Sampang cukup tinggi. Dalam setahun,  kantor Pemkab menghabiskan Rp  694.996.593. Itu untuk membiayai  listrik dan air selama 2015. Sedangkan nominal penganggarannya mencapai Rp 825.300.000.

Air-Listrik-Telan-Rp-695-Juta

Kepala Bagian Umum Pemkab Sampang Chalilurrahman mengatakan,  ihaknya menganggarkan  dana itu sesuai dengan kebutuhan. Jika kebutuhannya lebih rendah dari  jatah anggarannya, pihaknya akan mengembalikan sisa anggarannya.

”Sisanya dikembalikan ke kas daerah (kasda). Makanya tidak seratus  persen dipakai. Kalau terpakai  semua berarti mengada-ada,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/1). Ditanya mengenai pengajuan anggaran  operasional untuk listrik dan  air pada 2016, Chalilurrahman tidak memberikan jawaban detail.

Yang diketahuinya biaya secara keseluruhan. Rahman-panggilan Chalilurrahman-berdalih tidak memegang data. Dia hanya tahu nilai globalnya. Anggaran penyediaan jasa komunikasi selama 2015 mencapai Rp 825.300.000. Yang terealisasi Rp  694.996.593.

Untuk jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional  dianggarkan Rp 47.200.000 dan terealisasi Rp 31.884.900. Pria berkacamata itu menambahkan, untuk semua jenis kendaraan yang ada di pemkab tidak ada masalah.

Perpanjangan izin dan pemeliharaannya ditangani dengan baik. ”Alhamdulillah  kalau masalah kendaraan kami tidak ada kendala. Kami proses sebagaimana mestinya. Seperti pajak dan pemeliharaan,” terangnya kepada  Jawa Pos Radar Madura.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsuddin meminta pemkab transparan dalam menggunakan anggaran. Sehingga, anggaran pemerintah betul-betul digunakan untuk keperluan kepemerintahan.

”Kalau tidak transparan bisa jadi ada unsur ketidakberesan dalam pengelolaan,” tudingnya dengan nada tinggi. Ditambahkan oleh politikus asal Camplong itu, saat ini sudah tidak zaman lagi menutup-nutupi anggaran.

Semua harus terbuka. Apalagi sudah  ada undang-undang keterbukaan publik. Selain itu, Syamsuddin juga berharap penggunaan operasional  yang tidak terlalu penting bisa diminimalisasi.  (radar)