2 Tersangka BSPS Masih Bebas

Berdalih Tunggu Hasil Audit BPKP

KOTA – Satu per satu kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang berhasil dituntaskan. Hanya, kasus dugaan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sulit diselesaikan. Untuk melanjutkan ke penuntutan, kejari menunggu penghitungan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Sebelumnya, BPKP menolak melakukan penghitungan kerugian negara. Alasannya, kejari harus memeriksa semua penerima bantuan. Namun, kejari sulit memeriksa semua penerima yang jumlahnya  ribuan. Dengan demikian, kejari hanya menyerahkan sampel pemeriksaan.

Kasi Intel Kejari Sampang Joko Suharyanto mengatakan, hingga kemarin (28/4), belum ada hasil audit dari BPKP. Pihaknya akan menunggu kerugian hasil negara saja.  Selanjutnya, pihaknya bakal melanjutkan kasus ke penuntutan.  ”Sampai sekarang, kami hanya menunggu audit BPKP Jawa Timur saja,” ucapnya.

Dia mengakui, beberapa bulan lalu BPKP Jatim melakukan penghitungan meski sebelumnya ditolak BPKP. Dengan  demikian, kejari melengkapi permintaan yang disodorkan tim auditor BPKP. Kejari mempunyai data baru. Bahkan, data tersebut diperiksa BPKP beberapa bulan lalu.

Data itu menjadi acuan untuk menghitung kerugian negara. Sayangnya, hingga kemarin, kejari belum bisa membeberkan sejumlah data yang terakhir diserahkan tersebut. ”Kalau kami disuruh periksa semua penerima, jelas akan kesulitan. Salah satunya, belum tentu semua penerima masih hidup. Selain itu, barang
bukti sudah banyak yang tidak ada,” ucapnya.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan, pihaknya telah memeriksa beberapa orang. Sedikitnya, 100 orang yang ditargetkan diperiksa sebagai sampel. Sebab, sebagian penerima  pindah penduduk. Dalam kasus itu, kejari menetapkan dua tersangka.

Yakni, Rofik Firdaus dan Sunarto Wirodo. Namun, hingga kemarin, keduanya bernapas lega. Dia masih berkeliaran seperti warga biasanya. Sebab, kerugian negara dari BPKP Jatim belum turun. (radar)