Terdakwa Ad Hoc Divonis Ringan

JPU Belum Ajukan Banding

KOTA– Tuntas sudah perkara korupsi adhoc di lingkungan Disdik Pamekasan yang terjadi pada 2008 silam. Sebab keenam  terdakwa sudah divonis hukuman. Terakhir, dua terdakwa jilid III yakni Nur Kodim dan Yunianto menjalani  sidang putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya  Senin (11/1) sekitar pukul 15.00.

Majelis-hakim-membacakan-surat-putusan-di-depan-terdakwa-korupsi-ad-hoc-Senin

Kepala Kejari Pamekasan Toto Sucasto diwakili Kasi Pidsus Agita Tri Moertjahjanto mengatakan, Nur Kodim diputus  1 tahun 6 bulan, denda 50 juta subsider  2 bulan kurungan. Sementara, terdakwa  Yunianto diputus 1 tahun 3 bulan, denda  50 juta dan subsider 2 bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan  jaksa penuntut umum (JPU). ”Kalau Nur Kodim awalnya dituntut 2 tahun penjara. Sedangkan Yunianto  dituntut 1 tahun  6 bulan,” ungkap  Agita saat ditemui di ruangannya kemarin (12/1).

Meski divonis lebih ringan, hingga kini  JPU belum menentukan sikap, apakah mau banding atau tidak. JPU mengaku  masih menunggu sikap dari kedua  terdakwa. Majelis hakim memberikan  waktu seminggu kepada kedua terdakwa  untuk menentukan sikap.

”Lantaran kedua terdakwa beserta kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir, ya  jaksa juga pikir-pikir,” paparnya.  Pria asal Pasuruan itu menambahkan,  manakala kedua terdakwa mengajukan  upaya banding, JPU dipastikan akan menempuh  jalur hukum pula.

”Jaksa pikir-pikir  itu atas dasar penuh pertimbangan hukum  terkait putusan majelis hakim,” tandasnya. Fajar Yulianto selaku kuasa hukum Nur Kodim mengaku belum bisa memutuskan. Namun ada kecenderungan  pihaknya akan menerima vonis majelis  hakim itu.

”Setelah bermusyawarah dengan pihak terdakwa, ada kemungkinan akan menerima. Tapi, tetap putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan  secara materiil terhadap terdakwa,” ungkap pria asal Gresik itu. (radar)