Reklamasi Pantai Semakin Luas

Pemkab Harus Cegah sejak Dini

TLANAKAN – Reklamasi pantai di Desa/Kecamatan Tlanakan terus dibangun. Pembuatan daratan baru itu semakin luas. Padahal, persoalan tersebut pernah diprotes keras oleh warga setempat.  Pantauan Jawa Pos Radar Madura, beberapa bangunan seperti gazebo bermunculan.

Pembangunan tengah dilakukan. Material pasir menumpuk di lokasi. Aktivitas itu berlangsung di areal lahan mangrove.  ”Makin luas bangunannya. Sekarang semakin ke tengah.  Sekarang masih dalam proses  dibangun,” kata Abd. Hadi, 35, warga yang mengaku sering berada di sekitar lokasi   kemarin (25/9).

Menurut dia, warga tidak setuju dengan kelanjutan pembangunan. Sebab, izin reklamasi belum jelas. Mereka khawatir, jika dibiarkan, akan banyak reklamasi ilegal. Protes sempat disampaikan warga. Mereka sering beraudensi dengan pihak  terkait.

Bahkan, pernah menggelar demonstrasi. Namun, penimbunan pantai itu terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Moh. Rusi meminta pemerintah tegas. Jika memang belum berizin, kata dia, pembangunan sebaiknya ditunda. Tidak ada alasan pembangunan telanjur dilakukan.

”Sedini mungkin dilakukan pencegahan. Sebab, izin reklamasi tidak sulit,” ucapnya. Dia menyatakan, izin re klamasi memang bukan kewenangan pemkab. Namun, pemerintah setempat  harus tegas. Sebab, lokasi reklamasi terjadi di wilayah  kekayaan pemerintah setempat. Setidaknya, ada upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Kasi Perizinan Tertentu Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan Budi Istiarso mengaku tidak mengetahui pengembangan lokasi reklamasi. Pihaknya berjanji bakal memantau ke lokasi. ”Nanti saya akan berkoordinasi dengan petugas lain,” janjinya.

Dia menjelaskan, tidak ada perluasan dalam izin reklamasi rumah makan  di wilayah itu. Izin hanya diberlakukan untuk lokasi yang sudah ada. Dia menegaskan, tidak dibenarkan jika ada pengembangan. (radar)