Headline News:

Realisasi Anggaran R-BOS Harus Transparan

KOTA-Naiknya anggaran
rintisan biaya operasional
sekolah (R-BOS) di semester II
periode 2013 menjadi perhatian
serius dewan. Anggaran
BOS ini naik dari Rp 60 ribu
untuk siswa per semester naik
menjadi Rp 1 juta per siswa
dalam setahun atau dua semester.
Karena itu, dewan pun
mewanti-wanti agar pengelola
dana tersebut transparan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD
Pamekasan Djuhaini beranggapan,
total dana yang bakal
dicairkan untuk sekitar 5 ribu
siswa SMA dan SMK sederajat
terbilang sangat besar. Yakni
dengan anggaran yang mencapai
Rp 5 miliar lebih. Karena
itu, Dinas Pendidikan (Disdik)
Pamekasan harus transparan dalam realisasinya. Sehingga penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dan cair tepat sasaran. ”Walau bagaimanapun, disdik harus terbuka dalam mencairkan dana R-BOS itu pada kalangan siswa. Agar pencairan dana R-BOS itu tepat sasaran dan dirasakan betul oleh siswa terutama orang tua siswa, disdik harus mensosialisasikan program R-BOS yang terbilang masih baru itu,” ujar politisi senior PKB ini.


Apalagi, sambung Djuhaini, menyangkut realisasi dana RBOS yang tidak langsung diterima siswa ini dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan untuk menghindari mark-up anggaran R-BOS. ”Atau bisa juga untuk menghindari kecurangan dalam realisasi R-BOS itu, hendaknya bantuan R-BOS langsung dicairkan melalui transfer langsung ke rekening siswa atau orang tua siswa,” paparnya.

Dikonfi rmasi, Kadisdik Pamekasan Ach. Hidayat melalui Kabid Dikmen Disdik Pamekasan Moh. Tarsun membenarkan akan ada peningkatan bantuan dana R-BOS tersebut. Dikatakan, justru bantuan tersebut melonjak drastis sejak bantuan kali pertama diluncurkan pada 2013 lalu. Dari semula Rp 120 ribu per siswa menjadi Rp 1 juta pada semester II. Bantuan tersebut bagian dari program pemerintah pusat yang dikenal dengan PMU (Pendidikan Menengah Universal) yang menuntut adanya rintisan wajib belajar 12 tahun bagi siswa.

Terkait ditengarai rawan terjadi kecurangan dalam realisasi bantuan dana R-BOS, Tarsun berkelit tidak bakal terjadi. Sebab, bantuan R-BOS itu tidak dicairkan langsung pada siswa melainkan akan dibayarkan untuk biaya operasional sekolahnya. ”Dipotong langsung dari sekolah bersangkutan sebab bantuan R-BOS itu akan masuk ke rekening sekolah. Jika misal SPP-nya per semester Rp 600 ribu dalam satu tahun menjadi Rp 1,2 juta, jadi kekurangannya kan cuma Rp 200 ribu,” ungkapnya.

Menurut Tarsun, jika dikalkulasi kebutuhan biaya pendidikan anak khusus di Jatim, per siswa ditaksir sekitar Rp 2,5 juta. Untuk menalangi itu, lantaran masih belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka diluncurkanlah program R-BOS sebesar Rp 1 juta. ”Tidak menutup kemungkinan nantinya akan menjadi BOS jika sudah ada undang-undangnya,” pungkasnya. (radar)

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Submit Comment

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com