Pembangunan Kantor DPRD Tertunda

Imbas Kebijakan Moratorium

KOTA – Pelaksanaan pembangunan kantor baru DPRD Pamekasan dipastikan tertunda hingga 2017. Pasalnya, berdasarkan kebijakan moratorium pembangunan kantor pemerintahan, pemerintah daerah dilarang mengalokasikan APBD untuk pembangunan fisik perkantoran.

”Untuk rencana (pembangungan kantor baru DPRD, Red) itu  harus menunggu sampai moratorium selesai,” ucap Kepala  Dinas PU Cipta Karya dan Tata  Ruang (Cikatarung) Pamekasan Muharram kemarin (26/4).  Meski demikian, terkait agenda perencanaan dan penyusunan master plan gedung DPRD, tetap akan dilaksanakan tahun ini.

Alasannya, tidak ada larangan bagi pemerintah daerah untuk membiayai perencanaan. Sebagaimana termaktub dalam  APBD 2016, pemkab menggelontorkan  dana Rp 1,1 miliar  untuk perencanaan pembangunan gedung baru DPRD.

”Perencanaan tetap lanjut. Nanti masalah pelaksanaan fisiknya nunggu setelah moratorium selesai,” jelasnya. Ditanya di lokasi mana gedung  baru DPRD akan dibangun?  Muharram mengaku belum memutuskan. Menurut dia, lokasi yang akan dipilih masih akan disurvei oleh tim yang ditugaskan pemkab.

”Itu nanti diadakan survei kelayakan,” tukasnya. Terpisah, Kepala Bagian  Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan Rahmat  Kurniadi Suroso menyatakan, terdapat opsi kantor DPRD akan  dibangun di kantor SKPD Jalan Jokotole.

Sementara SKPD akan menempati kantor baru pemkab yang akan dibangun di lahan eks RSUD Pamekasan. Itu pun, kata Rahmat, jika moratorium pembangunan sudah dicabut oleh pemerintah pusat. ”Tapi tetap akan dilakukan uji kelayakan,” ujarnya. (radar)