Masjid–Musala Tak Bisa Dapat Bantuan

KOTA – Ratusan masjid dan musala tidak bisa lagi menerima bantuan dari Pemkab Pamekasan. Sebab, tempat ibadah  tersebut rata-rata tidak berbadan hukum. Sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan penerima hibah harus berbadan hukum.

Salah-satu-musala-di-Kelurahan-Bugih,-Kecamatan-Kota,-perlu-direhabilitasi-kemari

Dengan demikian, lembaga yang tidak  berbadan hukum tidak bisa mengakses  dana hibah.  Kabag Kesra Pemkab Pamekasan Moh. Fahmi menyatakan, kemungkinan program hibah musala tidak  bisa dilanjutkan lagi pada 2016.

Kecuali, masjid, ponpes, musala, dan yayasan tersebut memiliki  akta yang berbadan hukum. ”(Pengesahan) harus melalui notaris  dan Kemenkum HAM,” katanya  Ditanya soal anggaran hibah majid, ponpes, dan lembaga pada 2016?  Fahmi belum bisa memastikan. Yang  jelas, per objek bantuan akan menerima  di atas Rp 5 juta.

”Belum ada nilainya. Jika melebihi Rp 5 juta, ya ditransfer ke rekening penerima,”  jelas Fahmi. Untuk diingat, tahun ini anggaran hibah untuk 232 masjid mencapai Rp 2,2 miliar lebih. Satu masjid mendapat bantuan antara Rp 10  juta–Rp 20 juta.

Selanjutnya, anggaran untuk ponpes maupun yayasan mencapai  Rp 4,1 miliar lebih. Jumlah  penerimanya, 143 lembaga dengan rincian per lembaga menerima Rp 10 juta–Rp 75 juta. Realisasi bantuan hibah dilaksanakan  dua kali tahap. Pertama dicairkan 40 persen. Setelah selesai mengajukan SPj, pemkab mencairkan  60 persen sisanya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • kabag kesra pamekasan