Headline News:

Legislatif Kritisi Peraturan KPU

Dianggap Seenaknya dan Tak Berdasar


KOTA-Sejumlah legislator di Pamekasan secara tegas menolak Peraturan KPU RI No 7/2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebab, dengan munculnya peraturan itu, KPU justru menjadi ngawur dan tidak konsisten dalam mengartikan dan membuat keputusan. Terutama dalam pengajuan bakal calon anggota legislatif. ”Kami tidak mengerti apa maksud peraturan itu. Justru malah membuat abu-abu dan memperkeruh keadaan,” kata Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, M. Suli Faris, kemarin (28/3).

Menurutnya, terkait ketentuan itu, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pada pasal 19 huruf I ditulis, ”Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali adalah poin 2. Yakni, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai yang berbeda melampirkan surat persetujuan dari pimpinan partai politik asal”. ”KPU mengartikan, anggota DPR dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan DPR dan DPRD.

Sekalipun karena partai politik asalnya tidak lolos verifi kasi/ tidak bisa menjadi partai politik peserta pemilu,” terang Suli. Menurutnya, penjelasan dan keputusan tersebut ngawur dan tidak konsisten. Bahkan bertentangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang (UU) nomor 8/2012 tentang pemilu dan PKPU nomor 7/2013. Dijelaskan dia, yang dimaksud partai politik dalam UU Pemilu dan PKPU adalah partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 7/2013 BAB I, ketentuan umum pasal 1 poin 19, partai politik peserta pemilu selanjutnya disebut partai politik.

”Dengan demikian, penyebutan partai politik dalam PKPU mengandung makna partai politik peserta pemilu,” jelasnya. Makanya, tambah Suli, tidak ada dasar yang kuat bagi KPU RI dan KPU untuk menekankan kepada bakal calon anggota DPR dan DPRD yang diberangkatkan dari partai yang berbeda harus melampirkan surat pengunduran diri. ”Sehingga mereka (KPU RI, Red) membuat Surat Keputusan KPU RI nomor 5/2013 tentang partai politik peserta pemilu 2014 (hanya ada 10 partai politik (parpol) ditambah PBB (Partai Bulan Bintang) dan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) yang lolos melalui keputusan PTUN),” paparnya.

Dengan demikian, pihaknya menganggap, KPU seenaknya mengambil keputusan dan mengartikan PKPU. Sebab, pasca terbitnya keputusan KPU RI tersebut, parpol yang tidak termasuk dari 12 partai politik yang ditetapkan KPU sudah bukan partai politik peserta pemilu. ”Tidak ada alasan bagi KPU dan KPU untuk menolak dan mencoret seorang anggota DPR dan DPRD dari daftar calon anggota DPR dan DPRD. Karena dalam UU nomor 2/2011 tentang partai politik pasal 51 ayat (1c) dinyatakan, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang partainya tidak memenuhi syarat verifikasi, maka keberadaannya tetap diakui sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupten/Kota, sampai akhir periode keanggotaanya,” terang politikus PBB Pamekasan ini gamblang.

Komisi A meminta, agar KPU Pamekasan menyampaikan ke KPU Provinsi, dan KPU RI, untuk meralat penjelasan yang selama ini telah disampaikan kepala parpol dan masyarakat umum. Dua orang komisioner yang hadir, Nuzulul Qurnain dan Didin Sudarman menyatakan masih akan memahami dan mempelajarinya. Selanjutnya, akan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.  (rradar)

Baca Juga :

  • Tidak Mundur Meski Loncat Partai
    KOTA-Kewajiban mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD karena terbentur peraturan KPU (PKPU), tidak digubr …

  • KOTA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tentang persyaratan pendaftaran …

  • KOTA-Sejumlah anggota DPRD Sumenep terkesan santai menghadapi keharusan recall (penggantian antarwaktu) menjelang pendaftaran calon anggota l …

  • PAMEKASAN-Keharusan mundur bagi anggota dewan yang maju sebagai calon legislatif (caleg) dari partai lain mendapat perlawanan. Mereka umumnya …

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Submit Comment