Istri Selingkuh, Dua PNS Ajukan Cerai

KOTA – Ekonomi mapan bukanlah jaminan biduk rumah tangga akan utuh. Terkadang ada faktor lain, seperti adanya orang ketiga, yang menyebabkan ikatan sehidup semati antara suami-istri harus berakhir. Setidaknya itulah yang dialami  dua pegawai negeri sipil (PNS) yang masing-masing berinisial S dan D.

Istri-Selingkuh,-Dua-PNS-Ajukan-Cerai

S merupakan warga Kecamatan Pasean,  sedang D saat ini berdomisili di Kecamatan Pademawu. Dua PNS itu  mengajukan cerai lantaran pasangan masing-masing melakukan perselingkuhan. Berkas pengajuannya saat ini sudah ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo.

”Keduanya kami kabulkan dan saat ini sudah direkomendasikan ke bupati,” beber pria berkacamata itu kepada JPRM kemarin (28/2). Sutjipto menuturkan, kedua PNS itu diselingkuhi istrinya dan ketahuan langsung. Sehingga keduanya menggugat cerai.

Yang tidak habis pikir, lanjut  Sutjipto, setelah diketahui selingkuh,  kedua istri PNS itu langsung kabur dari rumah. Informasinya, saat ini keduanya sudah tidak berada di Pamekasan. ”Istri mereka langsung menghilang. Karena itulah, kedua PNS itu menggugat cerai. Nah, melihat fakta ini, kami tidak  punya hak untuk mencegah upaya mereka bercerai,” paparnya.

Sebenarnya, kata Sutjipto, instansinya sudah melakukan pembinaan agar PNS tersebut tidak mengusulkan gugatan cerai. Lebih tepatnya diharapkan bisa kembali hidup damai membina keluarga. ”Namun, jika kenyataannya demikian, kami harus mengeluarkan rekomendasi  kepada bupati,” tegasnya.

Dijelaskan bahwa perceraian PNS  tidaklah mudah. Ada beberapa syarat dan  ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian PNS.  Dalam PP itu disebutkan, PNS bisa mengajukan cerai manakala terjadi perselisihan secara terus-menerus hingga tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Kemudian seorang istri berzina atau suami mabuk. Terakhir, suami-istri secara berturut-turut meninggalkan selama kurun waktu lima tahun. ”Kedua PNS itu sudah memenuhi syarat yangdiatur dalam PP itu. Makanya kami kabulkan,”  pungkasnya. (radar)