Headline News:

Ancam PTUN-kan KPU

PAMEKASAN-Keharusan mundur bagi anggota dewan yang maju sebagai calon legislatif (caleg) dari partai lain mendapat perlawanan. Mereka umumnya ngotot akan maju tanpa perlu mengundurkan diri dari parpol yang ditinggalkannya itu. Salah satu alasannya belum ada judicial review atas Peraturan KPU No 7/2013 tentang ketentuan harus mundur bagi anggota dewan yang pindah partai.


Selain itu, sejumlah anggota DPRD Pamekasan melakukan perlawanan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilakukan lantaran Peraturan KPU No 7/2013 mengharuskan bagi anggota dewan yang pindah partai mundur dari kursi DPRD. Jika upaya itu juga tidak bisa dilakukan, mereka juga akan menggugat KPU ke PTUN Surabaya.

Terutama, jika KPU nekat mencoret nama anggota dewan terkait dari daftar caleg sementara (DCS). Seperti yang diutarakan Makmun, ketua Komisi D DPRD Pamekasan. Dia justru punya penafsiran berbeda terhadap Peraturan KPU No 7/2013. Menurut dia, keharusan mundur dari dewan berlaku jika parpol tersebut masih lolos sebagai peserta pemilu 2014.

Sementara jika tak lolos dalam verifikasi sebagai peserta pemilu, tidak bisa lagi disebut parpol (partai politik). ”Jadi, ngapain harus mundur. Saya kira itu sudah jelas,” katanya menegaskan. Meski batas akhir verifi kasi DCS sudah habis, lanjut Makmun, pihaknya tidak akan mengundurkan diri sebelum ada keputusan dari MK. Sebab, menurut dewan yang pindah ke Partai Gerindra ini, dirinya masih punya tanggung jawab terhadap konstituen politik terutama di daerah pemilihannya.

Ditegaskan, mestinya KPU tidak mengobok-obok kewenangan partai politik. Seperti mendesak parpol melakukan PAW (pergantian antarwaktu) kepada dewan yang loncat parpol. Sebab, kata dia, KPU hanya berwenang menyelenggarakan pemilu dan tidak pantas melakukan campur tangan di internal partainya. Sementara, Komisioner KPU Pamekasan Agus Kasiyanto menyatakan, semua calon loncat partai yang masuk DCS takkan dicoret.

Pihaknya hanya mengembalikan berkas ke partai pengusungnya. Sebab, KPU menganggap mereka belum melengkapi berkas seperti yang tertuang dalam peraturan KPU. ”Kami tidak memiliki kewenangan mencoret. KPU hanya akan mengembalikan berkas yang belum lengkap kepada masing-masing partai pengusung,” kata Agus.

Meski KPU tidak mencoret, namun dengan pengembalian berkas kepada parpol pengusung akan membuat bacaleg pindah partai berpeluang tidak lolos. Sebab, parpol pengusung dipastikan akan melengkapi semua persyaratan sebagaimana ketentuan. (radar)

Berita Bangkalan, Berita Sampang, Berita Pamekasan, Berita Sumenep

↑ Grab this Headline Animator

kata Kunci Terkait:

  • caleg dpr ri dapil XI madura yang berpeluang lolos
  • caleg dprd pamekasan berpeluang lolos
  • caleg yang berpeluang masuk senayan dari dapil jatim XI
  • yang berpeluang lolos pileg dari dapil xi madura

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Submit Comment

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com