Aliansi Ulama Madura Tolak Tes Urine

Nilai Cederai Wibawa dan Kesakralan Pesantren

KOTA – Peredaran narkoba memang marak di lingkungan masyarakat Madura. Bahkan sempat beredar keterangan jika narkoba sudah masuk ke lingkungan pesantren. Termasuk tes urine juga harus dilakukan di pesantren. Menanggapi itu, Aliansi ulama Madura (Auma) Pamekasan menolak keras jika tes urine harus dilakukan di pesantren.

”Sebab, itu bakal mencederai wibawa dan kesakralan pesantren,” ungkap Sekretaris Auma Pamekasan KH Fadholi M. Ruham. Pengasuh Ponpes Al-Fudhola Pamekasan itu menyatakan, pihaknya sangat mendukung
tes urine dilakukan di sejumlah instansi.

Namun, tidak dengan pesantren. Alasannya, pesantren dan kiai merupakan panutan umat. Selain itu, marwah dan martabat pesantren tidak boleh direndahkan. ”Kalau sampai pesantren dilakukan tes urine, itu akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Nah, itu yang kami tidak mau. Pesantren itu tempatnya orang belajar dan memperbaiki akhlak,” tuturnya.

Menurutnya, kecurigaan masyarakat awam akan semakin besar jika pesantren dites urine. Bahkan, bisa saja
menuding pesantren menjadi sarang narkoba. Kalau pesantren sudah berlabel pengguna narkoba, masyarakat akan merendahkan pesantren.

”Masyarakat nanti bisa menyimpulkan, wong narkoba sudah masuk pesantren, ya nggak apa-apa konsumsi narkoba. Itu yang kami khawatirkan,” paparnya. Pihaknya mengaku, bukan para kiai tidak mau pesantrennya dites urine. Namun, itu demi menjaga kesakralan pesantren sebagai tempat menuntut ilmu.

Kalaupun, kata dia, pernyataan Kepala BNN Budi Waseso yang menyebutkan bahwa ada pesantren yang santrinya mengonsumsi ekstasi agar kuat zikir, itu masih perlu dibuktikan pernyataannya. ”Sebab, tidak ada seorang pun kiai yang menghalalkan narkoba. Karena, narkoba itu berbahaya dan merusak,” ucapnya.

Dengan demikian, pihaknya sudah mengirim surat seba nyak dua kali kepada Budi Waseso. Pihaknya meminta ulama dipertemukan dengan Buwas–sapaan Budi Waseso–untuk mengklarifikasi pernyataannya.  ”Mungkin dalam waktu dekat pertemuan itu akan digelar. Sebab, beliau sudah menyanggupi pertemuan Auma dengan dia (Buwas, Red),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik mengatakan, pihaknya malah tidak sepakat jika Auma menolak pesantren tidak boleh dites urine. Sebab, itu bakal memunculkan opini publik yang bermacam-macam. Artinya, jika Auma tidak setuju pesantren dites urine, tentu hal itu merupakan sikap yang tidak fair.

”Mestinya, untuk membuktikan bahwa pesantren itu bersih dari narkoba, tes urine tidak masalah dilakukan. Itu juga sebagai bukti otentik bahwa pesantren memang betulbetul bersih dari narkoba,” tandasnya. (radar)